Usulan agar aset milik pejabat negara yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dirampas negara menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, tersebut diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Usulan ini dinilai berpotensi memperkuat pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara, terutama apabila terdapat harta yang sengaja disembunyikan atau tidak dilaporkan secara benar. Meski demikian, penerapannya perlu disertai mekanisme hukum yang jelas agar tidak merugikan pemilik aset yang memiliki alasan sah atas ketidaklengkapan laporan.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenurrahman, menilai gagasan tersebut dapat menjadi instrumen tambahan untuk mencegah praktik korupsi apabila dirancang dengan tepat.
LHKPN Dinilai Masih Memiliki Celah Pengawasan
Zaenurrahman menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan dalam pelaporan LHKPN yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah pejabat yang sama sekali tidak menyampaikan laporan, pejabat yang melaporkan kekayaan secara tidak lengkap, serta pihak yang diduga sengaja memberikan informasi tidak benar untuk menyembunyikan asetnya.
Menurut Zaenurrahman, penanganan pelanggaran tersebut selama ini dapat diserahkan kepada instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan kepegawaian, disiplin, atau etik.
Namun, ia menilai pendekatan tersebut perlu diperkuat agar pelaporan kekayaan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif. Pengawasan yang efektif juga harus mampu mendorong keterbukaan dan memastikan bahwa informasi mengenai kekayaan pejabat dapat dipertanggungjawabkan.
Usulan perampasan aset yang tidak dilaporkan pun dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tertentu.
Perampasan Aset Bisa Memperkuat Pencegahan Korupsi
Menurut Zaenurrahman, gagasan untuk merampas harta yang tidak dicantumkan dalam LHKPN berpotensi meningkatkan efek pencegahan korupsi. Terlebih jika terdapat bukti bahwa ketidaklengkapan laporan dilakukan secara sengaja untuk menutupi asal-usul kekayaan.
Ia menekankan bahwa usulan tersebut perlu diatur secara tegas dalam undang-undang, termasuk melalui RUU Perampasan Aset. Dengan dasar hukum yang jelas, mekanisme penanganan aset yang tidak dilaporkan dapat memiliki landasan yang lebih kuat.
Meski begitu, aset yang tidak tercantum dalam LHKPN tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Ketidaklengkapan laporan, kesalahan administratif, dan dugaan penyembunyian kekayaan harus dibedakan berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan.
Karena itu, aturan yang disusun perlu menjelaskan kondisi yang dapat menjadi dasar perampasan, prosedur pembuktian, serta hubungan antara aset yang dipersoalkan dan dugaan pelanggaran hukum.
Pemilik Aset Harus Diberi Kesempatan Menjelaskan
Zaenurrahman menegaskan bahwa penerapan mekanisme perampasan aset harus tetap memperhatikan hak pemilik harta. Pejabat yang diduga tidak melaporkan seluruh kekayaannya perlu diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan sebelum keputusan hukum diambil.
Menurutnya, ketidaklengkapan laporan tidak selalu terjadi karena kesengajaan. Ada kemungkinan seseorang lupa mencantumkan aset tertentu atau melakukan kekeliruan ketika menyusun laporan kekayaan.
Oleh sebab itu, proses klarifikasi menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu ketidaklengkapan bersifat administratif atau mengindikasikan adanya upaya menyembunyikan harta.
Apabila pemilik telah diberi kesempatan untuk menjelaskan tetapi tidak mampu memberikan keterangan yang memadai mengenai asal-usul atau status asetnya, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pendekatan ini diperlukan agar pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak pihak yang asetnya sedang diperiksa.
RUU Perampasan Aset Perlu Mengatur Mekanisme Peradilan
Zaenurrahman juga menekankan pentingnya mekanisme peradilan dalam pelaksanaan perampasan aset. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh hanya bergantung pada keputusan sepihak tanpa prosedur yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak terkait.
Pengaturan dalam RUU Perampasan Aset perlu menjelaskan tahapan pemeriksaan, standar pembuktian, kesempatan mengajukan keberatan, dan kewenangan lembaga yang menangani perkara.
Selain itu, aturan harus membedakan aset yang sekadar belum dilaporkan dari aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau sengaja disembunyikan. Pembedaan ini penting agar kebijakan tidak diterapkan secara berlebihan terhadap kesalahan administratif yang tidak disertai unsur pidana.
Kepastian prosedur juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan mekanisme yang transparan dan dapat diuji secara hukum, kebijakan perampasan aset diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Perampasan Aset Tak Dilaporkan Harus Tetap Berlandaskan Hukum
Usulan perampasan aset pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN membuka pembahasan mengenai penguatan transparansi kekayaan penyelenggara negara. Gagasan ini dapat menjadi instrumen tambahan dalam pencegahan korupsi, terutama untuk menindak dugaan penyembunyian harta yang dilakukan dengan sengaja.
Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada rumusan undang-undang, kualitas pembuktian, serta perlindungan hak pemilik aset. Pemeriksaan harus mampu membedakan kekeliruan pelaporan dari dugaan pelanggaran yang lebih serius.
Dengan pengaturan yang jelas dan mekanisme peradilan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat akuntabilitas pejabat publik sekaligus menjaga agar penegakan hukum berlangsung secara adil.(Rhz2797)


