Mahkamah
Konstitusi melanjutkan sidang gugatan terhadap perkara nomor 114/PUU-XX/2022
terkait uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu soal sistem pemilihan
proporsional terbuka pada Rabu (8/3).
Sidang dipimpin
langsung Ketua MK Anwar Usman. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan
keterangan pihak terkait dari DPP PBB dan pihak terkait Derek Loupatty, dkk.
"Sidang
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Anwar.
"2 pihak
terkait dari DPP PBB dan pihak terkait Derek Loupatty dkk, pemohon hadir, kuasa
Presiden hadir, DPR berhalangan kita langsung dari DPP PBB dipersilakan Prof
Yusril," lanjut dia.
Yusril Ihza
Mahendra selaku Ketua Umum PBB hadir langsung dalam sidang ini. Ia menegaskan,
sistem proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945.
Yusril
menegaskan, Pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2, Pasal 353 ayat 1 huruf d, Pasal
386 ayat 2 huruf d, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422 dan Pasal 426 UU nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
"Yang
selanjutnya (pasal di atas) disebut sistem proporsional terbuka, secara nyata
telah bertentangan dengan UUD 1945," kata Yusril.
Yusril yang
pernah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf di sidang gugatan sengketa Pilpres
2019 di MK ini membeberkan alasannya.
"Karena
menghalangi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional mengenai fungsi parpol,
melemahkan kapasitas pemilih dan melemahkan kualitas Pemilu," ucap Yusri.
"Ketiga
argumentasi itu akan kami uraikan secara rinci," lanjut dia.
Hingga pukul 10.40 WIB, sidang masih berlanjut. Yusril masih memaparkan argumentasinya mengapa sistem proporsional terbuka dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.[SB]
