Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mengakui segala kebenaran sejarah, baik yang manis maupun yang pahit.
Menurutnya, tragedi pemerkosaan massal '98 hingga pembangunan di era Orde Baru harus diakui.
Hal tersebut disampaikan Anies melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, seperti dikutip Jumat (20/6/2025).
Kompas.com telah meminta izin kepada Jubir Anies, Sahrin Hamid, untuk mengutip pernyataannya.
"Mengakui seluruh kebenaran sejarah, baik pahit maupun manis, baik capaian pembangunan di era Orde Baru maupun tragedi pemerkosaan massal Mei ‘98, adalah fondasi penting untuk membangun keadilan dan persatuan sejati," ujar Anies.
Anies mengingatkan bahwa jika pemerintah menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa, maka hal tersebut akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita keadilan sosial.
Dia juga menyebut penyangkalan terhadap sejarah dapat melemahkan persatuan.
"Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?" tukasnya.
"Sejarah akan menjadi cacat dan kehilangan makna bila hanya berisi deretan kisah kemenangan, tanpa menunjukkan luka dan pelajaran yang harus diingat bersama," sambung Anies.
Maka dari itu, Anies berpesan kepada Fadli Zon untuk menjaga integritas sejarah bangsa.
Dia meminta Fadli Zon tetap menyampaikan kebenaran selengkap-lengkapnya.
"Kami harap Pak Menteri Kebudayaan akan menjaga integritas sejarah bangsa dengan menyampaikan seluruh dan selengkapnya kebenaran, agar setiap capaian menjadi kebanggaan dan setiap luka menjadi pelajaran," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya bakal melakukan penulisan sejarah.
Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.
Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.
.jpeg)
