Ekonom senior Kwik Kian Gie tutup usia pada Senin malam, 28 Juli 2025. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, Kwik sudah dirawat beberapa minggu di rumah sakit akibat gangguan pencernaan.
“Pak Kwiek Kian Gie, guru bangsa, ekonom senior, politikus yang berintegritas, meninggal dunia pada 28 Juli pukul 22.00 di Rumah Sakit Medistra,” ucap Andreas ketika dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 29 Juli 2025.
Eks Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga mengucapkan belasungkawa atas kepergian Kwik Kian Gie. “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati,” tulis Sandiaga Uno melalui akun Instagramnya @sandiuno, dikutip Selasa, 29 Juli 2025.
Kwik Kian Gie lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935. Seusai menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kwik bertolak ke Belanda untuk menempuh studi di Nederlandse Economise Hogeschool (kini Erasmus University Rotterdam), Rotterdam, Belanda. Setelah lulus, dia sempat bekerja sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan pada Kedutaan Besar RI di Den Haag.
Kwik kembali ke Indonesia pada 1970. Dia kemudian terjun ke dunia bisnis. Karier politik Kwik bermula pada 1987 saat bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah pimpinan Soerjadi. Saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kwik didapuk menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng tersebut. Dia juga aktif sebagai bagian dari tim Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai.
Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik menempati jabatan sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Kwik diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Saat menjabat, Kwik tak segan berbeda pendapat dengan Megawati. Salah satunya ketika Kwik menentang rencana Megawati menerbitkan instruksi presiden tentang realease and discharge (R&D). Beleid kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
.jpeg)
