Pesan berantai berlogo merah dengan huruf tebal “Revolusi Rakyat Indonesia” menyala di layar ponsel banyak orang. Undangan aksi yang menyebar di WhatsApp dan media sosial itu menyeru masyarakat dari berbagai elemen untuk berkumpul di Gedung DPR RI, Senin, 25 Agustus 2025.
Lewat undangan digital berantai di grup-grup WhatsApp pada Kamis, 21 Agustus 2025, seruan ini mengundang mahasiswa, buruh, petani, pekerja outsourcing, hingga tokoh masyarakat.
Aksi disebut akan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu dugaan korupsi, pelanggaran konstitusi, kenaikan pajak, hingga polemik utang negara.
“Jangan kasih kendor, terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai alat kontrol pemerintah,” demikian salah satu kalimat dalam selebaran yang beredar.
Tuntutan yang diusung
Secara spesifik, seruan aksi menyoroti:
Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan keluarganya.
Kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN), termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebijakan perpajakan dan utang negara.
Pengelolaan sumber daya alam yang dinilai tidak adil.
Selain itu, seruan juga menuntut DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan mendesak pelaksanaan pemilu ulang.
Selebaran yang beredar juga memuat isu lain yang menyentuh kehidupan publik, seperti mafia pertambangan, mafia tanah, krisis pangan, mahalnya biaya pendidikan, serta ketidakadilan dalam pembagian hasil pertambangan.
Dengan sederet tuntutan yang melibatkan isu politik, ekonomi, hingga sosial, aksi ini diperkirakan bakal menyita perhatian publik menjelang pelaksanaannya.
Demo buruh 28 Agustus
Para buruh di beberapa daerah juga akan melakukan aksi nasional yang dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025.
Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
"Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia, 8 provinsi, 300 kabupaten/kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025. Untuk di Jabodetabek akan dipusatkan di DPR RI dan Istana Kepresidenan," kata Said Iqbal, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Gerakan ini, kata Said Iqbal, diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
Salah satunya, membawa isu naikkan upah minimum 8,5% hingga 10,5% dan penghapusan outsourcing.
"Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek," lanjutnya.
Menurutnya, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.
Antara lain: Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
Said Iqbal menjelaskan, dari data yang ia peroleh, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%.
Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%.
.jpeg)
