SEORANG ketua RT di Jakarta Barat ber inisial UD mengaku dirinya baru saja didatangi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bhayangkara Pembina dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Aparat mendatangi UD untuk memastikan agar bendera One Piece tidak ada yang terpasang di wilayahnya.
UD mengatakan sebelum didatangi aparat, dia mendapatkan pesan Whatsapp dari Babinsa yang meminta agar warga di lingkungannya tidak mengibarkan bendera selain bendera Merah Putih. UD heran dengan imbauan tersebut. Ia lalu menyampaikan argumennya bahwa sudah ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang membolehkan pengibaran bendera One Piece.
“Mereka datang buru-buru banget. Yang mendatangi saya tadi ada Babinsa, Pol PP dan Bhabinkamtibmas. Saya ajak duduk dan diskusi, tapi enggak mau. Mereka mengajak ngobrol sambil berdiri,” ujar UD kepada Tempo pada Kamis, 7 Agustus 2025.
UD turut memperlihatkan tangkapan layar pesan Whatsapp yang berisi permintaan untuk menurunkan semua bendera One Piece yang masih terpasang di wilayahnya.
Berikut adalah isi pesan tersebut, “izin melaporkan. Laporan dari warga sekitar wilayah bapak. Terkait adanya bendera One Piece yang berkibar di wilayah Pak RT. tolong diimbau untuk diturunkan Pak RT,” tulis pesan tersebut.
Tak lama UD menerima pesan tersebut, UD didatangi oleh aparat dan meminta UD secara langsung untuk memberitahu warganya ihwal pencopotan bendera One Piece, namun UD mengatakan tak ada warga yang diintimidasi.
Ia juga tak sempat merekam kejadian tersebut. “Kejadiannya cepat sekali, mereka datang hanya 5 menit. Lalu pergi,” kata UD.
UD mengatakan warga di wilayahnya saat ini masih aman dan tidak ada yang mengalami intimidasi. “Saya yang bertanggung jawab penuh atas warga saya. Walaupun saya enggak tahu waktu pemasangannya,” kata dia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan tidak masalah dengan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi. Menurut dia, pengibaran bendera boleh saja dalam konteks kreativitas komunitas.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025. Prasetyo juga mengatakan pemerintah tidak akan melakukan razia terhadap keberadaan simbol One Piece itu.
Isu razia bendera One Piece sebelumnya telah beredar. Kharik Anhar, seorang mahasiswa Universitas Riau yang turut mengikuti gerakan pengibaran bendera One Piece mengatakan imbauan untuk melaporkan pengibaran bendera One Piece tersebar melalui grup WhatsApp yang berisi para ketua RT dan RW.
Dalam tangkapan layar yang diperlihatkan Kharik kepada Tempo, pesan tersebut berasal dari rekanannya di Bogor, Jawa Barat. Isi pesan itu memuat imbauan dari Badan Intelijen Komando Distrik Militer (Kodim) untuk mewaspadai penggunaan bendera One Piece di wilayah tersebut.
Selamat Sore. Disampaikan info dari Badan Intel Kodim bahwa tolong disampaikan ke para babinsa koramil Bogor Selatan, untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar di daerah lain dan ramainya berita di medsos. Agar situasi menjelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif. Agar di-mo (monitor?) berita tersebut ya. terima kasih,” tulis paragraf pertama dalam pesan itu.
Paragraf kedua dari imbauan tersebut berbunyi, “Mohon kerja samanya kepada para Ketua RT dan RW bila ada yang mengibarkan bendera tersebut di wilayah tolong segera laporkan ke Babinsa dan Bimas. Terima kasih.”
Kharik menilai apa yang dilakukan oleh aparat tersebut sebagai bagian dari pembungkaman. “Ini jelas pembungkaman yang nyata. Padahal bendera Jolly Roger bentuk kritik kepada negara yang sistemnya sudah korup dan diisi oleh orang korup juga, kenapa mereka marah?” ucap dia saat dihubungi pada Ahad, 3 Agustus 2025.
.jpeg)
