Polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah pernyataan resmi yang disampaikan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, pada 24 Agustus 2025. Dalam keterangan tersebut, Ova menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM dengan dokumen otentik yang mencakup seluruh proses akademik, mulai dari penerimaan, kuliah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga wisuda. Ia juga menyebutkan bahwa Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 dan menerima ijazah pada 19 November 1985.
Namun, pernyataan itu justru memunculkan kontroversi baru. Dalam siaran di kanal Refly Harun Official, ahli hukum tata negara Refly Harun dan dr. Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai Dokter Tifa menyoroti adanya ketidakkonsistenan informasi terkait status akademik Jokowi, khususnya mengenai istilah sarjana muda yang baru secara eksplisit disebutkan oleh pihak UGM pada tahun 2025.
Kronologi Ketidaksinkronan Dokumen
Menurut dr. Tifa, dokumen yang dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 menunjukkan bahwa Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan UGM melalui program studi sarjana muda, bukan program sarjana reguler. Hal ini bertentangan dengan pengumuman di koran 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 18 Juli 1980, yang memuat nama Joko Widodo dalam daftar penerimaan program sarjana.
"Ini mengindikasikan adanya dua entitas data yang berbeda: satu Joko Widodo di program sarjana muda dan satu lagi di program sarjana. Padahal, secara prosedural keduanya memiliki jalur penerimaan dan kurikulum yang berbeda," ungkap dr. Tifa.
Refly Harun menambahkan bahwa pernyataan Ova Emilia tahun 2022 tidak pernah menyebutkan istilah sarjana muda. Inkonsistensi ini memunculkan dugaan adanya perubahan narasi dari pihak universitas.
Pertanyaan tentang Otentisitas Ijazah
Selain masalah jalur pendidikan, dr. Tifa mengungkapkan adanya kejanggalan pada transkrip nilai dan spesimen ijazah yang beredar di publik. Menurutnya, transkrip Jokowi menunjukkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang tidak koheren dan memiliki mata kuliah pilihan kosong.
Lebih jauh, ia menyebutkan telah menerima bukti fisik dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam desain dan tingkat keamanan ijazah. "Ijazah sarjana memiliki lapisan pengaman berlapis (*multi-layer*) dengan emboss di tengah kertas, sehingga sulit dipalsukan. Namun, spesimen sarjana muda yang beredar terlihat jauh lebih sederhana dan rentan dipalsukan," kata dr. Tifa.
Dugaan Tekanan dan Reputasi UGM
Menurut Refly Harun, langkah UGM yang kembali mengeluarkan pernyataan resmi justru memicu reaksi publik yang mempertanyakan independensi universitas. Ia menilai adanya potensi tekanan struktural, mengingat mantan rektor Pratikno saat ini masih memiliki posisi strategis di pemerintahan.
"UGM seharusnya mengambil posisi netral. Hubungan antara UGM dengan Joko Widodo secara kelembagaan selesai ketika ijazah diserahkan. Setelah itu, tanggung jawab sepenuhnya ada pada individu alumni," tegas Refly.
Seruan Pembuktian Terbuka
Baik dr. Tifa maupun Refly Harun mendesak agar pembuktian keaslian ijazah dilakukan secara ilmiah dengan metode terbuka. Mereka meminta UGM untuk memperlihatkan dokumen asli, termasuk ijazah dan transkrip nilai, untuk diuji keotentikannya secara forensik dokumen.
"Buku 'Jokowi’s White Paper' yang kami terbitkan berisi hasil riset berbasis scientific evidence. Jika UGM atau pihak terkait merasa keberatan, lawanlah dengan bukti ilmiah, bukan sekadar narasi," kata dr. Tifa.
Risiko Hukum dan Tekanan Politik
Dr. Tifa juga mengakui adanya risiko kriminalisasi terhadap dirinya dan pihak lain yang mengangkat isu ini. Ia menyebut ancaman pasal penghinaan, pencemaran nama baik, hingga penghasutan bisa saja diarahkan untuk membungkam pihak-pihak yang mengungkap dugaan kejanggalan ini.
"Kalau saya takut dipenjara, dari dulu saya diam. Tetapi bagi saya, mempertahankan kebenaran lebih utama daripada selamat di dunia namun berdosa di akhirat," ujarnya.
Kesimpulan Sementara
Polemik ini belum menemukan titik terang. Justru, pernyataan terbaru UGM memunculkan pertanyaan baru tentang adanya dua jalur akademik yang dikaitkan dengan nama Joko Widodo. Hingga kini, publik masih menantikan langkah konkret pihak terkait untuk membuktikan keaslian ijazah secara terbuka dan transparan
.jpeg)
