Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi pusat perhatian publik. Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik, Anthony Budiawan, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah konkret dalam mengusut dugaan masalah di proyek strategis tersebut.
Dalam video podcast yang tayang di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada 30 Oktober 2025, Anthony menilai bahwa transparansi diperlukan untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan dalam proyek bernilai besar tersebut.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Anthony.
Pertanyaan Tanggung Jawab hingga Sebut Jokowi
Anthony turut menyoroti pernyataan sebelumnya dari pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, yang menyebut proyek Whoosh digagas langsung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menurut Anthony, penyelidikan harus memastikan apakah keputusan proyek diambil oleh presiden secara langsung atau terdapat pihak lain yang dominan mengambil peran.
Ia juga menyebut nama Kementerian BUMN dan Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut sering terlibat dalam kebijakan strategis pemerintah pada masa proyek berjalan. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas pandangan pihak pengamat dan belum dibuktikan secara hukum.
Sorotan Ucapan Luhut: ‘Proyek Sudah Busuk’
Anthony menyinggung komentar Luhut dalam sebuah kesempatan, yang menyebut proyek Whoosh sudah bermasalah ketika ia mulai menangani sektor terkait pada 2019.
Menurutnya, pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang turut berperan sejak awal rencana proyek dijalankan.
Dugaan ‘Cuci Tangan’ dan Sorotan ke Eks Menteri BUMN
Dalam pembahasannya, Anthony juga berpendapat bahwa ada indikasi pihak-pihak tertentu mencoba mengalihkan tanggung jawab. Ia menyebut nama Rini Soemarno, Menteri BUMN periode 2014–2019, karena proyek tersebut dulunya berada di bawah kewenangan kementerian yang ia pimpin.
Meski begitu, isu ini masih berupa opini pengamat dan belum ada kesimpulan hukum.
Respons KPK: Sudah Mulai Kumpulkan Informasi
KPK menegaskan bahwa lembaga antirasuah sudah melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek Whoosh.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa pihaknya bersikap proaktif.
“Kami tidak menunggu, kami mencari informasi,” ujar Asep pada 21 Oktober 2025.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga menyampaikan bahwa laporan berbasis data dari publik, termasuk tokoh negara, akan ditindaklanjuti.
Mahfud MD Sebut Ada Dugaan Mark Up
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan indikasi penggelembungan anggaran proyek. Ia membandingkan biaya pembangunan yang disebut mencapai 52 juta dolar AS per km di Indonesia, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per km.
Mahfud menyarankan agar penyelidikan dilakukan untuk mengetahui aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab. KPK meminta data pendukung untuk memastikan informasi tersebut masuk proses hukum.
