Celios: Prabowo Dinilai Tak Beri Sinyal Kuat untuk IKN, Proyek Berpotensi Mandek?
Diskusi soal masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memanas. Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan komitmen kuat terhadap proyek strategis nasional tersebut. Bahkan, menurutnya, sikap Prabowo saat ini terkesan membiarkan IKN menjadi proyek yang terancam gagal.
Analisis tersebut muncul setelah pidato politik Prabowo yang dinilai tidak menghadirkan gagasan atau bingkai baru terkait IKN sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Ke depan Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal,” ujar Media dalam pernyataannya, Sabtu (1/1/2025).
Anggaran IKN Dipangkas, Jadi Sinyal Keraguan?
Media juga menyoroti turunnya alokasi anggaran IKN pada tahap kedua, dari sekitar Rp80 triliun menjadi Rp48 triliun. Penurunan ini, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa pemerintah baru tidak sepenuhnya memberikan dukungan penuh pada mega proyek tersebut.
Meski demikian, Media melihat Prabowo berada dalam posisi dilematis. Menolak secara terang-terangan bisa berdampak pada hubungan politik dengan Presiden Joko Widodo. Namun jika diteruskan, pemerintah perlu menanggung biaya besar, termasuk kebutuhan rumah ASN yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun.
“Strateginya sekarang adalah main aman. Tidak membatalkan, tapi juga tidak memberi oksigen politik baru,” ujarnya.
Saran Celios: Jika Tak Lanjutkan, Tegaskan dan Audit
Media menyarankan pemerintah segera membuat keputusan tegas jika memang tidak ingin melanjutkan IKN.
“Batalkan proyeknya secara resmi dengan dasar rasional fiskal, dan audit seluruh belanja IKN dari awal,” katanya.
Menurutnya, langkah tegas meski pahit dapat memberikan kepastian publik bahwa anggaran negara tidak terus tersedot untuk proyek yang stagnan.
Pemerintah Klaim Pembangunan Tetap Berlanjut
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan fisik dan nonfisik IKN akan semakin masif usai terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Pada tahap kedua, sekitar 20.000 pekerja akan dikerahkan untuk mempercepat pembangunan. Fokus akan diarahkan pada kawasan legislatif dan yudikatif, dengan total anggaran lebih dari Rp11 triliun.
Proyek besar itu mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pekerjaan diproyeksi berlangsung sekitar 25 bulan mulai November 2025.
