Klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam menciptakan 1 juta lapangan kerja menuai sorotan. Di atas kertas, angka tersebut memang tampak meyakinkan, terutama jika dihitung dari jumlah dapur MBG beserta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, termasuk rantai pasok bahan makanan.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), klaim tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penambahan jumlah tenaga kerja secara riil di Indonesia.
Pada Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja tercatat sebesar 146,54 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 1,9 juta dibandingkan Agustus 2024. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka hanya turun tipis dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen.
Jika benar program MBG menyumbang 1 juta lapangan kerja baru, maka kontribusi sektor lainnya hanya sekitar 900 ribu. Angka ini dinilai relatif kecil untuk ukuran negara dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen.
Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode sebelum program MBG berjalan, peningkatan jumlah tenaga kerja justru terlihat lebih besar. Dari Agustus 2023 ke Agustus 2024, jumlah penduduk bekerja meningkat dari 139,8 juta menjadi 144,6 juta, atau bertambah sekitar 4,8 juta orang. Artinya, tanpa keberadaan program MBG, penciptaan lapangan kerja justru lebih tinggi dibandingkan setelah program tersebut dijalankan.
Program MBG sendiri mulai berjalan pada Februari 2025. Dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, klaim penciptaan 1 juta lapangan kerja disampaikan. Namun, jika dilihat dari tren tahunan, capaian tersebut tampak tidak sebanding dengan ekspektasi.
Klaim yang Meluas, Namun Sulit Diverifikasi
Selain klaim penciptaan lapangan kerja, program MBG juga dikaitkan dengan berbagai dampak lain yang tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan utamanya, yakni peningkatan gizi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, misalnya, menyebut bahwa program MBG turut mendorong peningkatan penjualan sepeda motor nasional. Ia mengklaim bahwa 60 persen pegawai dapur MBG mampu membeli sepeda motor baru.
Namun, klaim tersebut sulit diverifikasi. Salah satu data yang dapat ditelusuri justru menunjukkan adanya anggaran pembelian sepeda motor listrik oleh BGN sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025 melalui sistem pengadaan pemerintah.
Temuan lain menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara waktu pengadaan dan pendaftaran desain produk, serta minimnya jejak distribusi dari merek yang digunakan.
Sorotan terhadap Penggunaan Anggaran
Di sisi lain, penggunaan anggaran program MBG juga menuai perhatian. Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa tahun 2025, total belanja mencapai sekitar Rp6,2 triliun yang terbagi dalam lebih dari 1.000 paket pengadaan.
Beberapa pos pengeluaran yang menonjol antara lain:
Kendaraan, termasuk pembelian sepeda motor listrik dan sewa mobil, mencapai sekitar Rp1,39 triliun
Pembangunan dapur MBG sebesar Rp1,26 triliun
Pengadaan perangkat keras dan komputer sekitar Rp830 miliar
Selain itu, terdapat pula anggaran besar untuk pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya yang mencapai lebih dari Rp600 miliar, termasuk pembelian kaos kaki dengan nilai miliaran rupiah.
Pengadaan perangkat teknologi juga menjadi sorotan, khususnya pembelian tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dengan nilai ratusan miliar rupiah. Harga satuan perangkat tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan harga pasaran, sehingga memunculkan dugaan potensi pemborosan.
Antara Klaim dan Realitas
Secara keseluruhan, berbagai data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim yang disampaikan dengan realitas di lapangan. Meskipun program MBG memiliki tujuan yang penting, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, perlu kehati-hatian dalam menyampaikan dampak turunan yang belum tentu terukur secara akurat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program menjadi kunci agar manfaat yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan sekadar tercermin dalam angka-angka yang sulit diverifikasi.
.webp)
