Bataranews– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, memperkenalkan sejumlah kebijakan strategis yang disebut akan mengubah arah pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Perubahan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan dapur MBG, prioritas penerima manfaat, sumber pendanaan, hingga sistem pengawasan dan tata kelola program.
Moratorium Dapur MBG Baru
Salah satu langkah pertama yang dilakukan BGN adalah menghentikan sementara pembukaan dan persetujuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27.000 unit di berbagai daerah. BGN menilai fokus saat ini bukan lagi menambah jumlah dapur, melainkan memastikan layanan yang sudah berjalan dapat beroperasi secara optimal.
Menurut Nanik, banyak dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi sehingga perlu dilakukan penataan ulang.
Daerah 3T Jadi Prioritas Utama
BGN mengungkapkan bahwa wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) selama ini masih belum mendapatkan layanan yang merata.
Karena itu, pemerataan program menjadi fokus utama kepemimpinan baru. Arahan tersebut juga disebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang sama terhadap program MBG.
Dengan kebijakan baru ini, pembangunan dan distribusi layanan akan lebih diarahkan ke wilayah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
Pendanaan Tidak Lagi Bergantung pada APBN
Perubahan signifikan lainnya adalah dibukanya peluang pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BGN mulai menjajaki berbagai sumber pembiayaan alternatif seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, BUMN, hingga hibah dari berbagai lembaga dan negara sahabat.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara tanpa mengurangi cakupan maupun kualitas program yang telah berjalan.
Manfaatkan Kantin Sekolah dan Dapur Lokal
Dalam upaya mempercepat pelayanan di wilayah 3T, BGN juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat.
Kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas milik komunitas lokal akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi.
Kebijakan ini dianggap lebih efisien dibanding membangun dapur baru di daerah yang jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit.
Fokus pada Kualitas Pelayanan
Nanik menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum perbaikan kualitas Program MBG.
BGN tidak lagi menjadikan jumlah penerima manfaat sebagai target utama. Sebaliknya, lembaga tersebut akan memastikan kualitas makanan, pemerataan distribusi, serta efektivitas program benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain anak sekolah, perhatian juga akan diperluas kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dinilai menjadi kelompok prioritas dalam upaya peningkatan kualitas gizi nasional.
Sistem Pengawasan dan Transparansi Diperkuat
BGN juga berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan integrasi data. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut sejumlah sistem yang ada saat ini masih perlu dibenahi agar lebih efektif dan akurat.
Selain itu, BGN berjanji membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat serta media. Sebagai bentuk transparansi, lembaga tersebut berencana menggelar konferensi pers rutin untuk menyampaikan perkembangan program kepada publik.
Kesimpulan
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional membawa perubahan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis. Di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang, fokus program bergeser dari mengejar kuantitas menuju peningkatan kualitas, pemerataan layanan ke daerah 3T, serta penguatan tata kelola dan transparansi. Langkah ini diharapkan mampu membuat program MBG lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di masa mendatang.
.webp)
