Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan setelah muncul kritik yang menyebut program tersebut hanya menghabiskan anggaran negara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pun memberikan respons terkait anggapan tersebut.
Sudaryono menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kualitas generasi masa depan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi.
"Anak yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Petani membutuhkan pupuk dan irigasi. Anak-anak membutuhkan sekolah layak, bukan rusak. Bukankah semuanya merupakan bagian dari satu tujuan sama?" kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).
Sudaryono: MBG Bukan Pilihan antara Gizi dan Pembangunan
Sudaryono menilai pembangunan manusia Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, menurutnya, program MBG tidak tepat jika dipertentangkan dengan agenda pembangunan lainnya.
Ia menegaskan pemerintah dapat menjalankan program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat sektor pertanian dan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan MBG tidak otomatis berarti sektor lain mendapatkan perhatian yang lebih kecil.
Pemerintah, kata Sudaryono, berupaya menjalankan berbagai program tersebut secara beriringan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
Subsidi Pupuk dan Renovasi Sekolah Tetap Berjalan
Sudaryono menyebut pelaksanaan MBG tetap berjalan bersamaan dengan kebijakan lain, termasuk penguatan subsidi pupuk, revitalisasi irigasi, serta renovasi sekolah.
"MBG berjalan, tetapi subsidi pupuk tetap diperkuat, irigasi direvitalisasi, dan renovasi sekolah terus dilakukan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pemenuhan gizi, pertanian, dan pendidikan sebagai bagian yang saling berkaitan. Anak membutuhkan asupan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang, sementara sektor pertanian berperan dalam penyediaan bahan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam Nota Keuangan APBN 2026, pemerintah memang menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas. Anggaran MBG melalui kementerian/lembaga pada APBN 2026 tercatat sebesar Rp268 triliun, sementara kebutuhan untuk target 82,9 juta penerima manfaat diperkirakan mencapai Rp335 triliun.
BGN Minta Kritik MBG Dilihat Secara Utuh
Sudaryono mengajak masyarakat melihat berbagai kebijakan pemerintah sebagai bagian dari pembangunan yang saling terhubung. Ia menilai pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak berarti pemerintah mengesampingkan sektor lain.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pendidikan yang baik, fasilitas sekolah yang memadai, kesehatan, serta kecukupan gizi perlu mendapat perhatian secara bersamaan.
"Jangan biarkan suara pesimis membuat kita gagal melihat kemajuan. Sebab negeri ini tidak sedang memilih antara gizi dan pembangunan. Indonesia sedang berusaha membangun keduanya secara bersamaan," kata Sudaryono.
MBG Masih Jadi Perhatian Publik
Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat perhatian besar, terutama terkait efektivitas program, kualitas layanan, dan penggunaan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah melalui BGN terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan MBG. Salah satu perhatian terbaru adalah penguatan standar pelayanan dan keamanan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang digunakan. Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta manfaat program bagi penerima juga menjadi bagian penting untuk menilai keberhasilannya.
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak sedang memilih antara pemenuhan gizi dan pembangunan sektor lainnya. Menurutnya, seluruh program tersebut dapat berjalan bersamaan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan Indonesia.(Rhz2797)
