Wacana pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyusun desain besar atau grand design pendidikan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada tahun 2027. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Suahasil, anggaran pendidikan tidak hanya dikelola oleh satu kementerian, tetapi tersebar di berbagai lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, serta kementerian dan lembaga lain yang memiliki program pendidikan.
Anggaran Pendidikan Rp824 Triliun Akan Dievaluasi
Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini memenuhi amanat konstitusi, yakni minimal 20 persen dari APBN.
Evaluasi tersebut tidak hanya melihat besarnya dana yang telah dialokasikan, tetapi juga hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).
Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan yang besar mampu menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Pemerintah Siapkan Grand Design Pendidikan Nasional
Suahasil mengatakan arahan Presiden Prabowo adalah menyusun desain besar pendidikan nasional agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal.
Menurutnya, dana pendidikan sebesar Rp824 triliun per tahun merupakan jumlah yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara terukur dan terintegrasi.
Penyusunan grand design ini akan mencakup seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Pemerintah juga akan melakukan peninjauan terhadap berbagai program strategis yang sudah berjalan maupun yang sedang disiapkan.
Sekolah Rakyat hingga LPDP Masuk Evaluasi
Beberapa program yang disebut akan menjadi bagian dari penataan antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, pengembangan jaringan sekolah terintegrasi, hingga tata kelola beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program pendidikan saling terhubung dan mendukung tujuan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Selain itu, pemerintah juga akan melihat bagaimana akses pendidikan dapat diperluas tanpa mengabaikan aspek kualitas dan keberlanjutan pembiayaan.
Pendidikan Gratis Masih Dalam Tahap Kajian
Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menyusun grand design tersebut.
Namun, hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mengenai skema pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta bentuk kebijakan yang paling tepat.
Suahasil menegaskan hasil kajian dan arah kebijakan pendidikan nasional nantinya akan disampaikan kepada masyarakat setelah proses evaluasi selesai dilakukan.
Dengan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah berharap kebijakan yang disusun tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang.(Rhz2797)
