Setidaknya 80 orang tewas akibat serangan udara junta militer Myanmar ke salah satu konser di wilayah Kachin, markas kelompok etnis pemberontak, pada Minggu (23/10).
Seorang anggota tim penyelamat Myanmar melaporkan bahwa penyanyi dan musisi pengisi acara termasuk di antara 80 orang yang tewas dalam serangan itu. Ini merupakan jumlah korban serangan udara terbanyak sejak kudeta pecah tahun lalu.
Associated Press melaporkan bahwa serangan itu terjadi ketika kelompok pemberontak Organisasi Kemerdekaan Kachin sedang merayakan hari jadi mereka dengan menggelar konser. Perayaan itu juga digelar untuk merayakan kampanye organisasi untuk menyerukan otonomi di daerah itu.
Seorang juru bicara Asosiasi Seniman Kachin mengatakan bahwa pesawat militer Myanmar menjatuhkan empat bom ketika konser sedang berlangsung pukul 20.00 waktu setempat.
Saat itu, antara 300-500 orang menghadiri konser tersebut. Mereka langsung kocar-kacir dan puluhan di antaranya meninggal dunia.
Sejumlah saksi mata menuturkan ledakan besar terdengar sekitar pukul 20.30 waktu setempat di lokasi kejadian. Gedung-gedung dan bangunan lainnya di sekitar target ikut hancur akibat serangan udara.
Kantor informasi junta militer Myanmar mengonfirmasi bahwa mereka memang melancarkan serangan ke markas Brigade Kesembilan Tentara Kemerdekaan Kachin.
Menurut mereka, serangan itu merupakan "operasi yang dibutuhkan" sebagai respons atas tindakan "teroris" yang dilancarkan kelompok Kachin.
Namun, mereka membantah kabar militer membombardir konser. Mereka juga membantah informasi yang menyebutkan penyanyi dan warga sipil menjadi korban tewas dalam serangan itu.
AP melaporkan sekitar 80 orang tewas akibat insiden itu. Sementara itu BBC melaporkan sedikitnya 50 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka akibat bombardir tersebut.
Junta militer bahkan dilaporkan menghalang-halangi para korban serangan udara untuk dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras serangan udara paling mematikan sejak kudeta tahun lalu itu.
"Tindakan yang tampaknya penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil tidak bersenjata seperti itu tidak dapat diterima," kata PBB melalui pernyataan.
Dalam sebuah pernyataan bersama, kepala misi diplomatik di Myanmar termasuk Australia, Inggris, Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa mengatakan serangan itu "menggarisbawahi tanggung jawab rezim militer atas krisis dan ketidakstabilan ... dan mengabaikan kewajibannya untuk melindungi warga sipil."
Serangan ini juga berlangsung kala menteri luar negeri asosiasi negara Asia Tenggara (ASEAN) akan menggelar pertemuan pekan ini soal krisis di Myanmar.[SB]
