Permintaan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein dinilai tidak cukup menyelesaikan framing negatif kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu.
"Pernyataan Hasnaeni itu sudah mencemarkan nama baik KPU. Karena itu, KPU seharusnya tidak menghentikan kasus tersebut meskipun Hasnaeni sudah minta maaf,” kata pengamat politik Jamiludin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).
Hasnaeni yang dikenal dengan julukan "Wanita Emas" ini sebelumnya menuding Ketua KPU RI, Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Bahkan Hasnaeni juga menyebut Hasyim mengetahui ada desain untuk memenangkan Ganjar di Pemilu 2024.
Belakangan, Hasnaeni meralat pernyataannya itu tidak benar dan menyampaikan permintaan maaf.
Menurut Jamiludin, KPU perlu membawa tuduhan itu ke ranah hukum. Sebab bila tidak, maka reputasi KPU akan menjadi taruhannya.
"Kalau KPU menghentikan kasus tersebut, maka masyarakat akan mengira pernyataan Hasnaeni benar. Jadi, KPU tidak punya pilihan selain melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum untuk memulihkan reputasi KPU," tutupnya.[sb]
