PDI Perjuangan (PDIP) berhasil berturut-turut memenangkan dua kali Pemilu dan Pilpres, yakni pada tahun 2014 dan 2019 silam.
Kini, mata PDIP tertuju pada Pilpres sekaligus Pemilu yang diselenggarakan pada 2024 mendatang. PDIP bercita-cita untuk memenangkan Pemilu lagi bak mencetak hattrick di pertandingan sepak bola.
Berbagai upaya telah dikerahkan oleh pihak partai demi memenangkan Pesta Demokrasi yang sebentar lagi diselenggarakan, termasuk jurus jitu manuever politik untuk menggaet suara rakyat.
Sayangnya meski Pemilu 2024 tak lama lagi, PDIP hingga kini belum memiliki nama calon presiden yang ia angkat.
Publik kini hanya bisa menantikan jurus pamungkas PDIP hingga menemukan satu nama Capres dan Cawapres yang mereka dukung di Pilpres 2024.
Sekjen PDIP: Capres-Cawapres wewenang Ketum
PDIP tampak bermanuever secara hati-hati dalam mengusung nama capres. Hal itu nampak dari sikap partai yang memiliki mekanisme pencalonan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri,
Mekanisme tersebut telah dijelaskan oleh Sekertaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menegaskan bahwa pencapresan adalah hak prerogatif sang ketua umum.
"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres-cawapres," tegas Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Siapapun yang melangkahi Ketua Umum akan kena sanksi
Bahkan lebih lanjut, Hasto mewanti-wanti kepada pihak yang melangkahi keputusan Ketua Umum akan mendapat konsekuensi berupa sanksi.
"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," lanjut tegas Hasto.
Kehadiran Dewan Kolonel: Usung Puan Maharani?
Kendati mekanisme sudah tegas dan jelas, beberapa pihak internal PDIP mulai menunjukkan sinyal akan adanya nama bakal capres.
Salah satu bakal capres yang disinyalir kuat akan diusung adalah sosok Puan Maharani yang kini tengah menjabat Ketua DPR RI. Puan dicalonkan melalui sebuah kelompok bernama Dewan Kolonel yang dibentuk oleh salah satunya anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.
Dewan Kolonel dibentuk demi menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Munculnya Dewan Kopral sebagai tandingan
Sosok bakal capres lainnya juga hadir seakan-akan menyaingi Puan, yakni Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP.
Beberapa pihak juga turut mendirikan Dewan Kopral sebagai tandingan yang bertujuan untuk memberikan dukungan penuh pada sosok Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden.
Gagasan dibentuknya Dewan Kopral hadir berkat Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Meski seolah-olah PDIP kini menjadi terbagi jadi dua kubu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa kekinian internal partainya masih solid dan kompak.
"Saya mau sampaikan menanggapi bekal kabar itu adalah bahwa semua parpol di republik ini, partai yang paling solid yang siap bertarung itu PDIP. Jadi itu berita tidak benar," kata Komarudin kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Berkaca dari membaca manuever politik PDIP tersebut, kini publik hanya bisa menunggu nama yang resmi diusung oleh pihak Ketua Umum partai.[sb]
