Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago tertawa menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menilai bahwa menteri NasDem Layak di-reshuffle.
Irma mempertanyakan kesalahan menteri NasDem sehingga PDIP ngotot minta Jokowi untuk melakukan reshuffle. Ia menegaskan bahwa menteri NasDem memiliki kinerja yang baik dan tidak pernah tersandung korupsi.
"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati. Menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," tegas Irma melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).
Menurutnya, menteri NasDem jauh lebih baik dari PDIP jika berbicara prestasi. Irma turut bertanya-tanya prestasi kementerian sosial yang kursi menterinya diduduki Tri Rismaharini, kader PDIP.
"Bicara prestasi? Coba cek bantuan sosial, jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalan lemah. Di mana prestasinya? Ayo audit itu bansos Kemensos selama pandemi," tantang Irma.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tuduhan impor beras nasional yang dituduhkan pada Kementerian Pertanian juga tidak berdasar. Hal itu karena permintaan stok beras berasal dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.
Ia menegaskan jika Kementerian Pertanian justru membela para petani.
"Impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup. Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," tegasnya.
Mengenai reshuffle, Irma menilai bahwa Jokowi akan melakukannya di awal tahun 2023. Ia percaya Jokowi melakukan reshuffle berdasarkan data, bukan pesanan parpol, sekalipun itu PDIP.
"Soal reshufle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi," tutupnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kode reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi.
Hasto menyebutkan bahwa parpol yang mencalonkan sosok Antitesis Jokowi harusnya punya kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Awalnya, Hasto mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan atas kehendak Presiden. Ia lalu berbicara soal konteks sosial dan politik saat ini.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara virtual Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023, Jumat (30/12/2022).
Bahkan, Hasto tampaknya mengamini pernyataan Djarot Saiful Hidayat yang meminta Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi.
Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.
"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," kata Hasto.[sb]
