Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.
"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Bambang Susantono, Senin (15/5).
Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.
"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.
Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.
Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.
"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.
Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.
Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.
"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.
Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.
"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.
"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.
Setali tiga uang, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut langkah Jokowi adalah sinyal kuat realisasi investasi IKN lambat. Ia menilai dari sekian banyak calon investor yang datang masih belum sesuai harapan Jokowi.
Ia kemudian menyinggung baru 36 dari 209 LOI yang diterima Otorita IKN masuk ke dalam persetujuan tahap lanjut. Rizal menyebut ini pertanda kondisi realisasi investasi IKN masih dalam bentuk perencanaan.
"Ditunjuknya LBP selain sebagai Menko Marves menunjukkan adanya sinyal bahwa percepatan realisasi investasi IKN dinilai realisasinya masih lambat. Mayoritas realisasinya masih belum sesuai yang diharapkan," tuturnya.
Berbeda dengan tiga pendapat tersebut, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai investasi di IKN tidak seret. Menurutnya, itu hanya anggapan miring dari sejumlah pihak.
Dari sudut pandang Piter, saat ini memang belum waktunya investasi swasta masuk ke IKN. Piter menyebut pihak swasta masih menunggu bagaimana pembangunan IKN dari duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rampung.
"Jadi banyak yang selalu mengatakan investasi IKN itu gak menarik, seret, gak ada yang mau investasi di sana. Padahal pemerintah selalu menyampaikan komitmen investasi itu demikian besar sebenarnya. Begitu banyak yang mau berinvestasi ke sana, tetapi realisasi investasi pihak swasta itu memang tidak sekarang. Realisasi investasi swasta itu menunggu investasi pemerintah dulu. Harus selesai dulu infrastruktur dasar, listrik, air, jalan, itu jadi dulu," jelas Piter.
Ia beranggapan dibentuknya satgas agar semua yang diupayakan sesuai timeline Jokowi. Piter menilai Jokowi tidak cukup jika mengandalkan otorita IKN, sehingga perlu bantuan Luhut.
Piter menegaskan ratusan komitmen investasi itu perlu dijaga. Harus ada orang yang piawai membangun komunikasi dengan negara luar dan pihak swasta tersebut demi kepastian mengucurkan duit untuk pembangunan IKN.
"Saya sama sekali tidak melihat kekhawatiran untuk IKN. Kalau kita lihat perkembangan IKN sejauh ini so far so good, tetapi untuk seorang Jokowi yang 'pertaruhannya' di sana, setelah 2024 Presiden Jokowi gak bisa apa-apa lagi terhadap IKN. Dia kan sudah bukan presiden lagi. Jadi dia ingin memastikan karya dia yang terakhir ini benar-benar sesuai rencananya dia, walaupun itu gak mungkin selesai semua," tuturnya.
"Dengan demikian, tidak ada alasan mengatakan proyek itu tidak berlanjut nantinya. Apa yang menjadi porsi atau bagian Pak Jokowi diselesaikan dengan baik. Untuk itu, kepada siapa lagi dia bisa berharap? Ya kepada orang yang paling dia percaya, Pak Luhut saya kira paling dia percaya," imbuh Piter.
Piter tak menampik calon investor IKN masih ragu-ragu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi agar tujuan jangka panjang proyek tersebut bisa terealisasikan.
Soal urusan apakah Luhut sesakti itu bisa mempercepat realisasi investasi IKN, Piter mengembalikannya kepada manuver sang Menko Marves. Namun, ia yakin Luhut pasti akan kerja keras melaksanakan titah Jokowi tersebut.
"Saya kira Pak Luhut tidak akan mengecewakan Pak Jokowi dengan satgas yang dibentuk. Pak Luhut pasti akan berupaya sekeras mungkin agar amanah Pak Jokowi bisa dilaksanakan dengan lebih baik, sebagaimana Pak Luhut sudah membuktikan bagaimana dia berupaya selalu melaksanakan apa yang ditugaskan dengan Pak Jokowi dengan baik," ujar Piter.
"Saya kira satgas yang dibentuk dengan ketua Pak Luhut ini sifatnya lebih ke back up, termasuk juga untuk mengawasi, membantu, dan memperkuat otorita IKN yang menurut saya memang belum sempurna," tandasnya.[SB]
