Kritikus Faizal Assegaf kembali buka suara terkait dengan manuver cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2024.
Dirinya meminta hal tersebut segera dihentikan dan kepala negara tersebut mendapatkan tindakan tegas, yakni pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, Jokowi sudah tak bisa membedakan posisinya sebagai seorang presiden dan seorang petugas partai karena syahwat politiknya yang kuat.
Faizal menuturkan, jika pemakzulan dilakukan, tak hanya mantan gubernur tersebut dapat berpolitik sebebas-bebasnya namun demokrasi juga ikut terjaga.
"Toh tanpa Jokowi pun, pemerintahan akan berjalan lebih damai, netral dan berwibawa. Jauh dari praktek politik copet dan tipu-tipu yang merusak kehidupan bernegara," cuitnya seperti yang dikutip Suara Liberte, Selasa (6/6/23).
Karena itu, dirinya meminta wakil rakyat untuk segera bertindak, ingat amanat yang sudah diberikan oleh konstitusi. Masyarakat butuh kehadiran pemerintahan yang sehat.
"Konstitusi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bila presiden sudah banyak menabrak aturan, ya dimakzulkan! Agar negara tidak dibajak semena-mena," ungkapnya.
"DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan rakyat, menyapu kekuasaan yang korup, mengkhianati sumpah jabatan dan sebagainya," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya turun mengklarifikasi tentang pengakuannya yang akan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkannya melalui Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia di Istana Kepresidenan. Ternyata Jokowi ingin ada keberlanjutan.
"Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe, jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar," katanya dikutip dari Tempo, Selasa (6/6/23).[SB]
