BERITA terbaru terkait rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menarik perhatian publik. Isu ini mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati untuk membicarakan sikap tersebut.
Kinerja Ahok di Pertamina minim dan terlalu kontroversial
Dalam penilaian kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapat perhatian positif. Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, antara lain seringnya terjadi kecelakaan dan menurunnya kinerja keuangan.
Kritik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Ahok memimpin perusahaan minyak milik negara yang strategis.
Selain itu, keputusan mengangkat Ahok sebagai Dirut Pertamina juga berdampak politik-ekonomi di tanah air.
Ahok punya rekam jejak pemarah, temperamental, dan sering tidak menepati janji. Hal ini menimbulkan instabilitas dan kontroversi yang pada gilirannya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi.
Rekomendasi
Dalam situasi ini, dalam memilih pimpinan tertinggi Pertamina, pemerintah harus mempertimbangkan seseorang yang mampu menjaga integritas dan kinerja Pertamina.
Ada empat pertimbangan pemilihan Dirut Pertamina yang mampu meningkatkan citra dan kinerja Pertamina ke depan, yaitu:
Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan BUMN perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama penurunan kinerja dan angka kecelakaan kerja di Pertamina Group. Termasuk menjelaskan kualifikasi dan alasan memilih Ahok sebagai Dirut Pertamina.
Proses seleksi harus transparan dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Kedua, memperkuat etika dan kepemimpinan. Pertamina harus fokus pada penguatan etika dan kepemimpinan di semua level. Orang yang diangkat sebagai pimpinan tertinggi harus memiliki reputasi etika, kesopanan dan kebersihan, serta kemampuan untuk menciptakan kerjasama yang positif.
Ketiga, evaluasi kinerja. Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina secara berkala harus mengevaluasi kinerja dan kesesuaian pimpinannya dengan sasaran strategis perusahaan. Pemilihan pemimpin harus didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang terukur, bukan sekedar teman baik para oligarki dan pimpinan RI.
Keempat, keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dan BUMN perlu lebih terbuka dalam melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan penting seperti ini. Seringkali Erick Thohir gagal membangun alasan ilmiah dan logis dalam memilih relawan sebagai pejabat BUMN.
Situasi pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina menjadi perbincangan serius dan menimbulkan keprihatinan dari kalangan akademisi dan masyarakat.
Transparansi, etika, dan fokus pada kinerja harus menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi negatif dalam kepemimpinan BUMN yang vital bagi bangsa.
(Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute; Ekonom UPN Veteran Jakarta)[SB]
