Fenomena
tangkap pejabat di tahun politik membuat masyarakat bertanya-tanya soal
kesehatan demokrasi di Indonesia.
Peneliti Ahli
Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan,
cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum jelas
tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.
“Itu yang
membuat mengapa demokrasi kita tidak sehat, kompetisi kontestasi akan diikuti
satu kompetisi yang tidak setara,” kata Siti Zuhro, di Gedung Nusantara III,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Dia juga
mengatakan, tidak tepat jika harus mendepak seseorang dengan menggunakan
instrumen hukum, hanya karena tak sejalan dalam pandangan politik.
Dia mencontohkan
seperti yang dialami mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate, yang
ditangkap Kejaksaan Agung dalam jabatannya sebagai Menkominfo. Konon Johnny
ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.
“Ndak tepat
kalau menurut saya, Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus
dieksekusi, apakah seperti itu?” dia balik bertanya.
Menurutnya,
kualitas demokrasi di Indonesia kini tengah turun dengan adanya fenomena
tangkap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
Dia
menambahkan, dalam kompetisi politik seharusnya mengedepankan kesetaraan, agar
tidak berat sebelah. Dia juga menilai, kompetisi politik di Indonesia saat ini
sedang tidak sehat.
“Ini ndak
karuan, itu kan ndak setara, bagaimana mengkompetisikan kelas bulu sama kelas
berat, itu kan gak mungkin seperti itu,” pungkasnya.[SB]
