Malaysia
melayangkan protes kepada China atas peta standar Tiongkok edisi tahun 2023
yang dilansir oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin (28/8/2023).
Dalam peta itu,
China mencaplok kawasan laut yang berada di perairan Pulau Kalimantan yang
secara internasional diakui sebagai milik Malaysia.
Malaysia
sendiri secara keras melayangkan protes dan menolak tegas klaim sepihak China
atas wilayah maritimnya.
“Peta tersebut
tidak memiliki dampak mengikat terhadap Malaysia,” bunyi pernyataan Kementerian
Luar Negeri Malaysia
“Malaysia
konsisten dalam posisinya menolak klaim kedaulatan, hak kedaulatan, dan
yurisdiksi pihak asing mana pun atas fitur maritim atau wilayah maritim
Malaysia
berdasarkan Peta 1979,” kata pernyataan itu, mengacu pada peta Malaysia yang
menunjukkan wilayah perairan dan landas kontinen.
Penolakan dan
protes serupa juga datang dari Taiwan.
“Taiwan dan China
adalah dua negara yang berbeda. Masing-masing negara berdaulat dan mandiri.
Perlu kami tegaskan, Taiwantidak berafiliasi dengan China," kata
Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada Nikkei Asia.
“Republik
Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. Ini adalah fakta dan status quo
yang secara umum diakui oleh komunitas internasional,” kata kementerian
tersebut.
“Tidak peduli bagaimana pemerintah Tiongkok mendistorsi
klaimnya atas kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif
keberadaan negara kami.”
India Ikut
Meradang
India juga
mengajukan protes menjelang KTT G20 minggu depan di New Delhi, yang
diperkirakan akan dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Dalam peta
terbaru China itu, Tiongklok mengklaim negara bagian Arunachal Pradesh di India
dan dataran tinggi Aksai Chin sebagai wilayah Tiongkok.
“Kami menolak
klaim tersebut karena tidak memiliki dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar
Negeri Arindam Bagchi dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
“Langkah-langkah
yang dilakukan Tiongkok hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan.”
tambahnya.
Kementerian
Luar Negeri Tiongkok pada hari Rabu meminta pihak-pihak terkait untuk tetap
objektif.
"Ini
adalah praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan Tiongkok sesuai dengan
hukum,” kata juru bicara Wang Wenbin.
“Kami berharap
pihak-pihak terkait dapat tetap obyektif dan tenang, serta menahan diri untuk
tidak menafsirkan masalah ini secara berlebihan.” tambahnya.[SB]
