Menteri Keuangan Sri Mulyani membalas kritikan DPR RI soal subsidi atau insentif kendaraan listrik yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dukungan pemerintah terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) adalah upaya mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, penggunaan energi ramah lingkungan untuk penurunan emisi, dan mengefisiensikan subsidi energi," jelasnya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan insentif tersebut diberikan baik di sisi supply maupun demand. Ia menegaskan langkah ini digarap untuk menstimulus investasi dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat luas.
Pada kesempatan tersebut, Bendahara Negara itu juga merespons pandangan PKB, PKS, PAN, dan PPP mengenai ketepatan sasaran subsidi. Ia menyebut pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi ketepatan sasaran agar seluruh subsidi bisa dinikmati masyarakat kurang membutuhkan.
"Pemerintah mendorong transformasi subsidi energi yang berbasis penerima manfaat. Namun, pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, daya beli masyarakat, serta kesiapan data dan infrastruktur," tutupnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengkritik subsidi electric vehicle (EV) yang digetolkan Presiden Jokowi. Ia menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi.
PDIP berharap kebijakan pemerintah di 2024 mendatang fokus menjaga tingkat inflasi yang rendah. Selain itu, Sihar meminta Jokowi melakukan upaya mitigasi transmisi inflasi global ke domestik.
"Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Oleh karena itu, ia ingin kebijakan di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi bisa diarahkan kepada kedaulatan pangan. Sihar juga berharap kebijakan dan upaya pemerintah ke depan bisa membangun iklim investasi yang kondusif dengan target capaian terukur.
Kritikan serupa datang dari Anggota Komisi XI Fraksi NasDem Fauzi Amro. Ia meminta anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp4,2 triliun di 2024 bisa dipangkas, bahkan dialihkan.
"Fraksi NasDem menganggap bahwa peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan," tegas Fauzi.[SB]
