Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan yang tengah bertarung untuk mendapatkan kursi Presiden di 2024, pernah menyampaikan soal program ketahanan pangan bahwa pihaknya akan fokus pada contract farming yang merupakan sebuah kesepakatan kerja sama antara petani dan perusahaan pengolahan hasil atau perusahaan pemasaran produk pertanian untuk menghasilkan produk pertanian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
“Kita ingin sampaikan fokus kita ke depan. Kita tidak akan konsentrasi pada food estate, justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia ke depan,” kata Anies dalam acara Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia, Sabtu (25/11/2023).
Setidaknya, ada sejumlah poin yang membuat Anies lebih memilih untuk membangun contract farming dibandingkan food estate. Di antaranya, ingin mengubah pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, fokus sektor pertanian, penyerapan hasil pertanian, dan penguasaan lahan pertanian.
“Harapannya dengan pola contract farming ini, maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua,” ujarnya.
Polemik Program Food Estate
Program food estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Dikutip dari laman setkab.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.
Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini mencakup, komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.
Sedangkan penggarap proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di kawasan Sumba Tengah, NTT misalnya.
Dikutip dari laman pertanian.go.id, lumbung pangan di Sumba Tengah difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.
Sedangkan lumbung pangan di Gresik, Jawa Timur, difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.
Saat gagasan lumbung pangan mulai dikampanyekan, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah.
Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.
"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.
Adapun pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar, yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar.
Pada 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektar.
Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.
Menurutnya, Kementerian Pertanian tetap akan menjadi leading sector-nya. "Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian.
Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).
Mangkrak dan gagal panen
Kenyataannya, program lumbung pangan mengalami tantangan serius. Hal ini yang terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
Setelah proyek ini berjalan di Kalimantan Tengah, hasilnya terbilang gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen.
Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.
Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Tapi dia mengatakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal.
Pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.
Namun, sebutnya, apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN Tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan.
Sementara itu, seorang warga bernama Rangkap meluapkan kekesalannya tentang hutan di Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang sebagian telah gundul.
Sebelum berubah jadi kebun singkong, hutan itu adalah tumpuan penduduk setempat mengambil kayu untuk membangun rumah, berburu kancil dan babi, serta mencari ramuan tradisional.
Kini, semua itu hilang. Termasuk lahan seluas empat hektar yang secara turun-temurun ditanami sayur terong, kacang panjang, kundur, dan pohon karet oleh keluarganya.
"Hutan itu bukan tidak pernah diinjak, itu tempat kami orang Dayak ke hutan. Sekarang lihat saja kayak lapangan... siapa yang tidak marah? Sudah berpuluh tahun tanam pohon karet mau disadap kok digusur," ucapnya sewot ketika ditemui BBC News Indonesia di rumahnya awal Februari lalu.
Meski demikian, kegagalan panen tersebut tak dialami proyek lumbung pangan di Keerom, Papua. Bahkan, Jokowi turut ikut memanen jagung dari proyek di kawasan ini pada Kamis (6/7/2023).
"Hari ini kita panen jagung bersama petani, setelah kita menanam tiga bulan yang lalu. Tepatnya 107 hari yang lalu kita tanam dan hasilnya ini,” ungkapnya kepada wartawan di lokasi.
Jokowi mengatakan, jagung yang dipanen kali ini berukuran besar, tapi ada juga yang lambat tumbuh, karena terlalu banyak air. Ia juga mengapresiasi para petani dan menyebut hasil panen kali ini sangat tinggi serta melebihi standar nasional.
"Memang ini baru pertama kali, jadi jangan langsung disinggung hasilnya sangat tinggi, tapi inipun hasilnya sudah sangat tinggi. Kira-kira 7 ton per hektarnya," kata Jokowi.
Sudah diwanti-wanti Jauh sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah mewanti-wanti perihal dampak buruk program lumbung pangan terutama terhadap kelestarian lingkungan.
Selain itu, proyek ini juga disebut akan mempercepat laju deforestasi atau kerusakan lingkungan hidup. "Dalam praktiknya dan pengalaman selama ini, pelepasan kawasan hutan seringkali berujung pada kerusakan lingkungan hidup," kata Direktur Eksekutif Walhi kala itu, Nur Hidayati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (16/11/2020).
Praktik tersebut bisa dilihat dari pengalaman pada Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua.
Alih-alih menambah penghasilan, justru proyel tersebut menambah ancaman kerugian negara. Dari proyek PLG saja, menyedot APBN hingga Rp 1,6 triliun dan proyek ini gagal total menjadi lumbung pangan. "Bahkan, sebagian wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini," ungkap Nur. [jsh]
