Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian Dida Gardera menyebut pendanaan program makan siang gratis yang diusung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), sedang dalam tahap kajian.
Proses itu, kata Dida, merupakan bagian dari transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke pemerintahan capres terpilih.
Dida menjelaskan makan siang gratis bukan satu-satunya isu yang dibahas. Sejumlah isu penting lain, sambung Dida, juga tak luput dari pengkajian.
"Kalau itu kan masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan siang gratis. Tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran," kata Dida saat ditemui di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Rabu, 6 Maret 2024.
Terhadap isu makan siang gratis tahun ini, Dida menyebut, kementeriannya turut mengantisipasi. Dia juga menyebut swasembada bahan pangan turut disorot pemerintah.
Selain itu, program makan siang gratis masih menunggu hasil Pemilu 2024. "Kami masih prepare, belum memasukkan. Kami masih menunggu proses-prosesnya, detail-detailnya," ujarnya.
Selanjutnya: Sumber pendanaan makan siang gratis....
Sumber pendanaan makan siang gratis berasal dari berbagai opsi, termasuk dari pengalihan subsidi energi.
"Tapi yang pasti, semua opsi itu perlu kami jajaki, dari 100 opsi mungkin kami ambil 10. Kalau tidak dikaji, kan tidak tahu akan bagaimana (pencapaiannya)," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah akan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Program ini adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Program makan siang gratis dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.
