Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Makan Siang Gratis, Mau Dicoba di Merauke hingga Dinilai Program yang Terburu-buru

Maret 12, 2024 Last Updated 2024-03-12T05:03:14Z


Program makan siang gratis janji politik calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski Prabowo dan Gibran belum ditetapkan memenangkan Pemilu 2024, namun program ini terus diperbincangkan. Tempo merangkum berita terbaru menyoal makan siang gratis. Berikut ulasannya:


1. Mau Dicoba di Merauke


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan di sejumlah sekolah. Setelah dilakukan di Tangerang pada 29 Februari 2024, Airlangga mengeklaim simulasi selanjutnya akan dicoba di Merauke, Papua.


"Tadi saya menerima Bupati Merauke dan beliau mengirimkan undangan dan kalau di sana namanya gerakan makan ikan," kata Airlangga, pada Jumat, 8 Maret 2024.


Menu simulasi makan siang gratis di Merauke menggunakan ikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal. Ini juga mendukung implementasi program Gemar Makan Ikan atau Gemari.


"Sehabis Lebaran ini ada (simulasi makan siang gratis) di Merauke. Tadi, sempat diskusi konsep makan siangnya kemarin seperti apa yang di Kabupaten Tangerang dan nanti yang di Merauke seperti apa," kata Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Ahmed Zaki Iskandar.


2. Klaim Airlangga Bappenas akan Menyusun Kebijakan


Airlangga Hartarto menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan segera menyusun kebijakan makan siang gratis. Dia memperkirakan, penyusunan kebijakan itu akan dilakukan dalam satu bulan ke depan.


Ia menjelaskan, simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan sebagai upaya pengkajian masalah. Hasil dari simulasi itu, kata Airlangga, akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program makan siang gratis. Itu termasuk sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


"Tugas Bappenas untuk menyusun itu nanti dalam satu bulan ke depan, karena APBN kan akan lebih detail lagi satu bulan ke depan," kata Airlangga, pada Jumat, 8 Maret 2024.


3. Tanggapan dari Bank Indonesia


Dikutip dari Antara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atau BI Destry Damayanti menyatakan, bank sentral mendukung program makan siang gratis jika memang tidak membuat ketidakstabilan keuangan. Hal ini menjawab pertanyaan peserta kuliah umum Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Perekonomian Indonesia di Peking University Beijing, pada Jumat, 8 Maret 2024.


"Bank Indonesia adalah lembaga independen dan program makan siang gratis adalah program pemerintah baru, jadi sepanjang program tersebut tidak menciptakan instabilitas dalam keuangan maka Bank Indonesia mendukung," kata Destry.


4. Program Makan Siang Gratis sudah Terukur


Bekas Gubernur Jawa Timur yang juga Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran sudah dicoba itu untuk diwujudkan demi pemerataan pemenuhan gizi anak-anak.


"Jika kami lihat hasil uji coba yang telah dilakukan, menu yang diberikan ke anak-anak untuk program makan gratis tersebut sangat terukur. Adapun itu sumber gizi karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran dan buah. Semua terukur kalori dan takaran gizinya," ucap Khofifah, Jumat, 8 Maret 2024, dikutip Antara.


5. Pemerintah Terlalu Terburu-buru


Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi menyebut pemerintah terlalu terburu-buru mengurus program Prabowo-Gibran. "Pemerintah terlalu terburu-buru dan bersemangat, sehingga mengabaikan proses Pemilu yang belum selesai," kata Badiul, Jumat, 8 Maret 2024.


Perencanaan program makan siang gratis perlu dilakukan secara tepat, terutama berkaitan data penerima manfaat agar program ini tepat sasaran. Menurut Baidul, pemerintah harus menyiapkan instrumen pengawasan program yang holistik agar tidak ada upaya penyelewengan anggaran.


"Menepati janji tidak harus dengan memaksakan diri, yang ada justru memaksakan kehendak tanpa dibarengi dengan kajian dan data yang baik dan memadai," ucapnya.

×