Kelompok Perlawanan Islam Irak, mengabarkan melancarkan serangan drone ke pelabuhan Haifa, di Wilayah pendudukan Israel, Jumat (1/3/2024).
Dalam pernyataan kelompok tersebut, Minggu (3/3/2024), kelompok ini melancarkan serangan drone ke salah satu perusahaan industri kimia di pelabuhan Haifa, dengan tujuan untuk mendukung rakyat Palestina melawan agresi Israel.
"Dalam operasi tersebut, sebuah perusahaan industri kimia Rezim Zionis, menjadi sasaran serangan drone," kata pernyataan kelompok Perlawanan Islam Irak.
Sebagai informasi, Perlawanan Islam di Irak merupakan kelompok koalisi milisi dengan gerakan Kataib Hizbullah merupakan bagian terbesar kelompok gabungan ini bersama dengan Gerakan Nujaba dan sejumlah pasukan paramiliter bersenjata yang sebagian besar adalah beraliran Syiah.
Mereka memang berupaya mengusir pasukan Amerika Serikat (AS) dari wilayah tersebut, khususnya Irak, secara paksa.
AS mereka anggap sebagai bagian besar dari genosida yang dilakukan Israel di Gaza.
Serangan gencar ke pangkalan-pangkalan militer AS di negara tersebut, membuat Wahington membalas dengan membombardir puluhan titik yang mereka anggap lokasi milisi di negara tersebut dan Suriah.
Aksi balasan AS ini membuat kelompok milisi perlawanan Irak makin galak menyerang entitas AS dan wilayah pendudukan Israel di Palestina.
"Kelompok Perlawanan Islam Irak, mengaku akan terus melanjutkan operasi-operasinya dalam rangka melawan Rezim Zionis, dan membantu rakyat Palestina, di Jalur Gaza," tulis laporan PT, dikutip Senin (4/3/2024).
Israel Bisa Mundur 15 Tahun
Selama Israel melancarkan perang Gaza, milisi perlawanan Yaman dan Irak, berulangkali menyerang pelabuhan Haifa, dan situs-situs penting serta vital milik Israel.
Sebelumnya, Deputi Wali Kota Haifa, di Wilayah pendudukan, Nachshon Tzuk, mengatakan kalau serangan Hizbullah Lebanon, ke kota ini akan menyebabkan Israel, mundur 15 tahun ke belakang.
Nachshon Tzuk, Selasa (20/2/2024) memperingatkan serangan luas rudal ke kota ini, ke infrastruktur maritim, dan perdagangan Haifa, akan memukul mundur Israel, 15 tahun ke belakang.
Irak Putus Hubungan dengan AS
Setelah serangan AS menyerang Irak dan Suriah, Pemerintah Irak mengatakan sudah putus kontak dengan AS
Perdana Menteri Irak selama ini fokus pada upaya untuk mengamankan penarikan AS dari negaranya.
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan pada 7 Februari kalau Baghdad tidak memiliki kontak dengan Washington sejak serangan udara AS yang menargetkan Irak dan Suriah pada awal Februari.
“Kami tidak memiliki kontak apa pun dengan Amerika setelah serangan baru-baru ini,” kata Sudani dalam komentarnya kepada Al-Arabiya dan Shafaq.
Perdana menteri menambahkan bahwa “formula” telah dicapai untuk meredakan ketegangan.
“Sebuah formula telah dicapai bagi faksi-faksi untuk menghentikan serangan mereka dengan imbalan menghentikan respons Amerika,” katanya.
Beberapa faksi perlawanan Irak bersatu setelah dimulainya perang Hamas-Israel pada bulan Oktober, membentuk koalisi Perlawanan Islam di Irak (IRI). Sebagai solidaritas dengan Gaza dan penolakan terhadap dukungan AS untuk Israel, IRI memulai operasi hampir setiap hari terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah, serta sasaran-sasaran Israel.
Serangan terhadap pangkalan AS di Irak juga mempercepat penarikan pasukan AS dari negara tersebut.
Salah satu serangan perlawanan Irak menewaskan tiga tentara AS di dekat perbatasan Suriah-Yordania bulan lalu, yang memicu respons mematikan dari Washington pada 3 Februari. AS telah berjanji akan memberikan tanggapan lebih lanjut.
Eskalasi ini terjadi ketika pemerintah Irak melanjutkan upayanya untuk secara diplomatis memfasilitasi penarikan pasukan tempur AS dari Irak dan peralihan kehadiran AS di sana ke “peran penasehat.” Bulan lalu, pembicaraan mengenai masalah ini terjadi antara Baghdad dan Washington.
Namun, AS menolaknya dan secara terbuka mengatakan bahwa perundingan tersebut tidak bertujuan untuk menarik mundur AS.
“Mengakhiri misi koalisi internasional [yang dipimpin AS] untuk melawan ISIS bertujuan untuk menghapus semua pembenaran atas serangan terhadap para penasihatnya… Setiap serangan militer di wilayah Irak harus ditolak oleh semua pihak,” kata Sudani pada hari Rabu.
Sudani telah berulang kali mengutuk kehadiran faksi bersenjata dan pasukan AS di Irak.
Koalisi AS di Irak “dimulai dengan permintaan Irak dan juga akan berakhir dengan permintaan Irak,” katanya.
Perdana menteri juga mengklaim bahwa Wilayah Kurdistan Irak (IKR) terlibat dalam pembicaraan untuk menjamin penarikan AS. IKR dikenal sebagai pusat badan intelijen asing, termasuk CIA dan Mossad.
Irak mengeluarkan permintaan resmi bantuan militer AS melawan ISIS pada tahun 2014.
Pada tahun 2020, setelah pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran Qassem Soleimani, parlemen Irak menyetujui pengusiran AS dari Irak, dengan resolusi yang secara khusus menuntut pembatalan permintaan resmi Irak atas bantuan AS.
Washington menolak resolusi tersebut dan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Baghdad.
