Belakangan ini banyak bermunculan spanduk protes yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Terbaru, spanduk itu muncul di Kota Bandung dengan tulisan ‘KDM Lain Bapak Aing (KDM Bukan Bapak Saya)’ dipasang di sejumlah ruas utama.
Pantauan di lokasi, pada Minggu (11/5/2025) spanduk tersebut sudah hilang dan tidak lagi terpajang. Salah satunya di Jalan LLRE Martadinata tepatnya di depan Taman Pramuka.
Spanduk dengan latar warna putih lengkap dengan siluet wajah Dedi Mulyadi semula terpajang di simpang Jalan LLRE Martadinata pada Jumat (9/5). Pengendara dan pejalan kaki yang melintas pun bisa melihat dengan jelas spanduk itu sebab berada di posisi yang strategis.
Namun hari ini, spanduk itu sudah tidak lagi terpasang. Belum diketahui siapa pihak yang memasang spanduk protes tersebut.
Diketahui, semenjak menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi Mulyadi banyak membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial.
Guru Besar sekaligus Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan melihat munculnya spanduk protes itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat atas kinerja pemerintah.
Hal seperti ini lumrah sebab Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana setiap warga negara berhak berpendapat.
“KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini banyak program-program yang sifatnya terobosan ya, menurut saya mungkin ada pihak-pihak yang selama ini ‘nyaman’, dengan program-program itu merasa jadi tidak nyaman atau mungkin terganggu pihak-pihak tertentu,” kata Cecep kepada JPNN.
“Dalam konteksi demokrasi, risiko demokrasi ya begitu, perbedaan pandangan, cara untuk menyelesaikan persoalan, ya biasa saja sih,” lanjutnya.
Di sisi lain, Cecep menyoroti cara Dedi Mulyadi sebagai pemimpin daerah merespons gelombang protes yang datang kepadanya.
Dedi, kata Cecep, tidak terpancing dengan protes-protes yang ada, termasuk melalui spanduk.
“Pak Dedi tidak terpancing ya. Lebih dewasa menurut saya KDM. Jadi saya salut tidak terpancing. Berlanjut saja sih program-programnya selama itu diyakini baik untuk masyarakat, menurut saya yang kontra terhadap itu ya biasa saja bagian dari demokrasi,” jelasnya. (mcr27/jpnn)
