Gelombang teror kembali menghantam Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto. Ancaman tak hanya menyasar dirinya sebagai aktivis mahasiswa, tetapi juga menyentuh sang ibu di kampung halaman. Rentetan intimidasi itu disebut muncul setelah Tiyo secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada Ibnu Taufik Juwariyanto, Tiyo memaparkan kronologi teror yang diterima keluarganya. Dengan raut tenang, ia menceritakan bagaimana pesan-pesan bernada ancaman masuk ke ponsel ibunya dari nomor tak dikenal.
Tiga Teror dalam Satu Malam
Menurut Tiyo, ada tiga pesan berbeda yang diterima ibunya.
Pertama, pesan yang menyebut ada organisasi masyarakat di Yogyakarta yang akan melaporkannya ke Polda DIY atas tuduhan menggelapkan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Kedua, pesan yang mengatasnamakan kekecewaan sejumlah dosen UGM atas dugaan pelanggaran yang sama.
Ketiga, ancaman bahwa aparat kepolisian siap mengusut tuntas kasus yang dituduhkan kepadanya.
Tiyo menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menilai isu yang beredar merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendiskreditkan dirinya dan melemahkan sikap kritis BEM UGM.
Awalnya, sang ibu sempat merasa takut dan cemas. Namun setelah mendapat penjelasan langsung dari Tiyo, kekhawatiran itu perlahan mereda. Ia memahami bahwa ancaman tersebut lebih bersifat intimidatif daripada fakta hukum.
Teror Meluas ke Pengurus BEM
Tak hanya Tiyo dan keluarganya, sekitar 30 hingga 40 pengurus BEM UGM disebut juga menerima teror serupa. Intimidasi tersebut muncul setelah BEM UGM secara terbuka mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan.
Bagi Tiyo, kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Ia mengibaratkan kritik sebagai “obat” bagi republik yang sedang sakit. Menurutnya, peran mahasiswa adalah menyuarakan kegelisahan publik berbasis data dan fakta lapangan.
Ia menyayangkan apabila kritik yang disampaikan justru dibalas dengan intimidasi. Dalam pandangannya, demokrasi seharusnya memberi ruang aman bagi perbedaan pendapat.
Ujian bagi Kebebasan Berpendapat
Kasus yang menimpa Ketua BEM UGM ini kembali memantik diskusi luas tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Aktivisme mahasiswa selama ini menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi, termasuk dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Di tengah tekanan yang datang silih berganti, Tiyo terlihat tetap tegar. Ia menyebut risiko tersebut sebagai konsekuensi dari sikap politik yang diambilnya. Baginya, keberanian bersuara adalah tanggung jawab moral sebagai mahasiswa dan warga negara.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berujung pada teror, terlebih ketika menyasar keluarga. Demokrasi yang sehat menuntut dialog terbuka, bukan intimidasi.
