Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa (Wamendes) Ahmad Riza Patria membela Presiden Prabowo Subianto dari sindiran Anies Baswedan soal tanggung jawab publik yang ditentukan berdasarkan koneksi, bukan kompetensi.
Riza menekankan, setiap Presiden pasti memiliki caranya masing-masing dalam memilih menteri yang bekerja untuknya.
"Ya, semua Presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet. Indonesia ini negara yang sangat besar, yang sangat luas, jumlah penduduknya tidak kurang dari 280 juta jiwa, dengan berbagai masalahnya yang sangat kompleks, heterogen," ujar Riza di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Riza memaparkan, banyak putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki kompetensi baik.
Menurutnya, Prabowo memiliki cara tersendiri untuk mengakomodir putra-putri terbaik.
"Semua partai, Bapak Presiden ajak. Semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan semua mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua organisasi, komunitas, elemen masyarakat untuk terlibat aktif ya," terangnya.
Riza yang juga mantan Wakil Gubernur Jakarta yang dulu mendampingi Anies di Balai Kota Jakarta ini menyampaikan bahwa Prabowo selalu akomodatif dan mengajak seluruh elemen masyarakat.
Dia pun menekankan semua program Prabowo dihadirkan demi kepentingan rakyat.
"Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa ya," imbuh Riza.
Apa yang dikatakan Anies?
Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.
Anies menyebut praktik pemerintahan hari ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek.
Dia menilai, sistem yang dibangun pemerintah tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok.
Ia pun menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh.
“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu adalah keseharian dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam menjalankan keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” katanya.
Menurutnya, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat.
Tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik, bukan sarana keadilan.
.jpeg)
