Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik tajam kepada Danantara Indonesia. Ia menilai lembaga tersebut lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) ketimbang menginvestasikannya pada proyek-proyek produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat perdana sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (15/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyinggung bahwa praktik pengelolaan dana Danantara belum sepenuhnya efektif.
“Saya tadi sempat kritik. Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” ujar Purbaya kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, Danantara tahun ini menikmati dividen BUMN sekitar Rp90 triliun, sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Namun, sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk membeli SBN milik pemerintah, bukan disalurkan untuk investasi di sektor riil.
Dorongan untuk Fokus ke Proyek Produktif
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa keuntungan dari dividen BUMN seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Ia berharap Danantara dapat memperbaiki arah investasinya agar tidak hanya berputar di sektor keuangan.
Pemerintah sendiri menargetkan laju investasi tumbuh hingga 8,5% pada 2029, atau di akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Target ambisius ini diharapkan dapat mendorong nilai total investasi nasional mencapai Rp10.000 triliun dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Dari total investasi tersebut, sektor swasta diproyeksikan menyumbang sekitar Rp8.300 triliun, sementara Danantara diharapkan berkontribusi Rp980 triliun, dan pemerintah sekitar Rp710 triliun.
Purbaya Minta Dividen BUMN Digunakan untuk Utang Kereta Cepat
Selain mendorong investasi produktif, Purbaya juga meminta Danantara untuk memanfaatkan dividen BUMN yang kini tidak lagi disetorkan ke APBN guna membantu menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung kembali utang proyek tersebut melalui APBN.
“Posisi saya jelas, dalam perjanjian Indonesia dan China tidak ada kewajiban pemerintah untuk membayar utang itu. Selama struktur pembayarannya jelas, biasanya pihak China juga tidak keberatan,” ungkapnya.
Menuju Arah Investasi yang Lebih Efisien
Kritik yang dilontarkan Purbaya menjadi sinyal penting bagi Danantara untuk memperkuat peran sebagai pengelola investasi nasional. Fokus pada proyek strategis — bukan sekadar penempatan dana di SBN — dinilai lebih sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan potensi dividen BUMN yang besar, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi nasional dan membantu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju 2029.
