Konflik internal yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan publik. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, ikut angkat bicara dan mengungkap akar persoalan yang menurutnya jauh lebih kompleks dari sekadar perbedaan tafsir aturan organisasi.
Melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa, 2 Desember 2025, Mahfud menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini telah bergeser dari tradisi keulamaan yang selama ini dijunjung tinggi.
Akar Konflik Disebut Berawal dari Proyek Tambang
Mahfud menilai bahwa sumber pertentangan yang mengemuka bukan sekadar urusan AD/ART atau perbedaan pandangan organisatoris, melainkan karena adanya kepentingan bisnis—khususnya proyek tambang dan perizinannya.
“Ini asal-muasalnya soal tambang. Dulu waktu saya bilang, belum ada yang berani ngomong. Sekarang semua sudah mengakui bahwa memang itu awal masalahnya,” ujar Mahfud.
Menurutnya, isu tambang sudah lama menjadi pembicaraan internal dan akhirnya muncul ke permukaan sebagai pemicu ketegangan antar-kubu.
Kritik: NU Dinilai Menjauh dari Tradisi Keulamaan
Sebagai tokoh Nahdliyin senior, Mahfud mengaku merindukan wajah NU yang dahulu lebih fokus pada kerja-kerja sosial-keagamaan, bukan perebutan proyek ekonomi.
“Saya merindukan NU yang taat pada ulama, bukan rebutan proyek. Dulu nggak ada cerita ngurus perusahaan atau tambang,” ungkapnya.
Ia menilai orientasi sebagian pihak di tubuh organisasi kini semakin condong ke urusan ekonomi, sebuah perubahan karakter yang menurutnya melemahkan nilai-nilai yang semestinya dijaga para ulama pendiri.
Sindiran Pedas: ‘Bukan PBNU, Tapi PTNU’
Dalam pernyataannya, Mahfud melontarkan kritik tajam dengan menyebut dinamika internal PBNU kini menyerupai perusahaan terbatas.
“Jadi bukan PBNU lagi, tapi PTNU. Sudah seperti perusahaan: ada pemegang saham, komisaris, sampai direksi,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatirannya bahwa konflik yang terjadi bukan lagi soal ideologi, tapi lebih pada perebutan akses dan kepentingan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak.
