Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 memantik gelombang kritik publik terhadap kinerja pemerintah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menanggapi hal tersebut, Raja Juli menegaskan dirinya siap dievaluasi atas peristiwa yang menelan banyak korban itu.
“Saya menerima kritik sebagai bentuk aspirasi dan ekspektasi publik. Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya seusai menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Soal Desakan Mundur: “Jabatan Itu Milik Allah”
Raja Juli turut merespons dorongan sebagian masyarakat yang meminta dirinya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun ia menegaskan bahwa posisi menteri adalah amanah dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah,” ujar Sekretaris Jenderal PSI tersebut. Ia menambahkan, keputusan apakah dirinya tetap berada dalam kabinet atau tidak berada di tangan kepala negara.
DPR Singgung Filipina: Dua Menteri Mundur karena Banjir
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR, legislator PKS Rahmat Saleh mengangkat contoh dari Filipina. Dua menteri di pemerintahan Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr memilih mundur di tengah penyelidikan dugaan korupsi besar dalam proyek pengendalian banjir dan rasa gagal menangani bencana.
“Saya baca tanggal 18 November, kabinet Ferdinand Marcos, dua menterinya mengundurkan diri karena menganggap tidak mampu mengatasi banjir,” kata Rahmat. Ia menilai tidak ada yang salah apabila seorang menteri mengambil sikap serupa bila merasa tidak sanggup mengemban tugas menangani bencana.
Respons Pemerintah Ditunggu Publik
Kinerja Kementerian Kehutanan kembali menjadi sorotan menyusul banjir besar yang merusak berbagai wilayah di Sumatera bagian utara. Publik kini menanti langkah pemerintah selanjutnya, baik dalam evaluasi kebijakan mitigasi bencana maupun kemungkinan perombakan kabinet.
