Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, secara tegas menolak seruan internasional untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza. Menurutnya, melucuti senjata masyarakat yang masih berada di bawah pendudukan justru akan menjadikan mereka korban yang mudah dimusnahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Meshaal saat berbicara dalam Forum Aljazirah di Doha, Qatar, pada Ahad. Ia menilai wacana pelucutan senjata Hamas bukanlah isu baru, melainkan kelanjutan dari upaya selama lebih dari satu abad untuk menetralisir perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam konteks rakyat kami masih berada di bawah pendudukan, pembicaraan mengenai perlucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami sebagai korban yang mudah dilenyapkan dan dengan mudah dimusnahkan oleh Israel yang dipersenjatai dengan segala persenjataan internasional,” ujar Meshaal.
Meshaal menegaskan, diskusi soal senjata hanya dapat dilakukan apabila terdapat jaminan lingkungan yang aman, termasuk rekonstruksi Gaza, bantuan kemanusiaan berkelanjutan, serta kepastian bahwa perang tidak akan terulang kembali.
“Jika kita ingin membicarakannya, kita perlu menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan serta memastikan perang tidak terjadi kembali antara Gaza dan entitas Zionis,” lanjutnya.
Ia menyebut Hamas telah menyampaikan visinya melalui mediator Qatar, Turki, dan Mesir, serta melalui dialog tidak langsung dengan Amerika Serikat. Namun menurutnya, pendekatan tersebut bukanlah pelucutan senjata, melainkan proses politik dan keamanan yang kompleks.
Tekanan Amerika dan Penolakan Hamas
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendorong upaya demiliterisasi Hamas secara komprehensif dan mengancam akan ada konsekuensi berat jika kelompok Palestina tersebut menolak.
Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih menduduki Gaza. Dalam berbagai pernyataan resmi, Hamas menyebut senjata sebagai alat perlindungan rakyat Palestina dari agresi militer Israel.
Sejumlah wacana internasional juga mencuat terkait pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah lembaga yang disebut Board of Peace, yang diklaim bakal melucuti Hamas. Amerika Serikat bahkan disebut membuka opsi membeli kembali senjata para pejuang Palestina menggunakan dana internasional.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Indonesia pekan lalu menegaskan bahwa TNI yang kemungkinan diterjunkan ke Gaza tidak akan menjalankan misi pelucutan senjata.
Gencatan Senjata Rapuh di Gaza
Fase kedua gencatan senjata di Gaza disebut-sebut akan mencakup pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina serta penarikan pasukan Israel. Namun hingga kini, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Israel dilaporkan terus melancarkan serangan mematikan hampir setiap hari, yang dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel juga menolak menarik pasukannya dari wilayah yang disebut “Garis Kuning” di Gaza timur, perbatasan informal yang membuat lebih dari separuh wilayah Gaza tetap berada di bawah kendali militer Israel.
Sejak gencatan senjata terbaru dimulai, sedikitnya 576 warga Palestina tewas dan 1.543 lainnya terluka akibat serangan Israel.
“Masalahnya bukanlah Hamas dan pasukan perlawanan di Gaza memberikan jaminan. Masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata Palestina dan menyerahkannya ke tangan milisi untuk menciptakan kekacauan,” tegas Meshaal.
