Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui telah dihentikan sementara atau di-suspend karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam aspek kebersihan, keamanan pangan, dan standar gizi. Langkah tersebut ditegaskan bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan pengecekan langsung serta menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir dapur yang tidak memenuhi standar operasional. Bahkan, pengawasan dilakukan secara ketat dengan inspeksi mendadak di berbagai lokasi.
Menurut Prabowo, dapur yang ingin tetap beroperasi harus melalui proses sertifikasi ketat. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan lingkungan, kualitas air, hingga proses pengolahan makanan.
“Kalau tidak memenuhi standar, ya ditutup,” tegasnya.
Dalam proses pengawasan ini, pemerintah juga melibatkan pejabat terkait, termasuk tim yang dipimpin oleh pejabat Badan Gizi Nasional untuk memastikan kontrol berjalan efektif di lapangan.
Selain itu, sistem sertifikasi kini menjadi syarat utama bagi dapur MBG agar dapat terus beroperasi. Dapur yang belum memenuhi kriteria akan tetap disuspend hingga melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dalam pelaksanaan program ini. Masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, diberikan akses untuk ikut memantau serta melaporkan jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan transparansi sekaligus memastikan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Prabowo juga menyoroti pentingnya perubahan budaya dalam sistem pelaporan. Ia menekankan bahwa laporan yang hanya menampilkan sisi positif tanpa fakta di lapangan harus ditinggalkan.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan program MBG agar lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
.jpg.webp)
