Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti pengadaan 21.800 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi polemik di tengah publik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan terkait rencana pengadaan kendaraan tersebut.
“Enggak ada (konsultasi), karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak,” ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2026).
DPR Klaim Tak Ada Konsultasi dari BGN
Menurut Charles, pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya melalui mekanisme pelaporan dan pembahasan dengan DPR.
Namun, hingga polemik ini mencuat, Komisi IX mengaku tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari pihak BGN.
Pengadaan tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah unit motor listrik berlogo BGN.
Singgung Penolakan Kementerian Keuangan
Charles juga menyinggung peran Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disebut sempat menolak rencana pengadaan motor listrik tersebut pada 2025.
Meski demikian, ia menyayangkan karena pengadaan tetap dilakukan dan unit kendaraan bahkan disebut sudah berada di Indonesia.
“Pak Menkeu kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” ujarnya.
Dugaan Kejanggalan Pengadaan
Selain itu, DPR juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Salah satunya terkait kesiapan distributor yang disebut belum memiliki infrastruktur memadai.
“Yang lucu lagi, kantornya saja belum jadi, tapi sudah dipersiapkan akan ada SPPG yang beroperasi di sana. Jadi ini something fishy,” kata Charles.
Ia menegaskan bahwa DPR akan meminta penjelasan langsung dari pihak BGN terkait hal tersebut.
Komisi IX Jadwalkan Pemanggilan BGN
Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI berencana memanggil Badan Gizi Nasional dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/2026).
Agenda pemanggilan tersebut akan membahas tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk polemik pengadaan motor listrik.
“Kami akan mengundang BGN bersama beberapa instansi lain untuk membahas tata kelola program MBG,” ujar Charles.
Kesimpulan
Polemik pengadaan motor listrik oleh BGN terus berkembang, terutama terkait transparansi dan mekanisme pelaporan kepada DPR. Pemanggilan BGN diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai pertanyaan yang muncul di publik.
.webp)
.webp)
