Bataranews – Pemerintah mendorong penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja modern, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan kepada sektor swasta.
Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi sekaligus fleksibilitas kerja. Namun, tidak semua jenis pekerjaan bisa dijalankan dari rumah.
Menurut pernyataan Airlangga Hartarto, sejumlah sektor tetap wajib bekerja secara langsung karena berkaitan dengan layanan publik dan operasional vital.
1. Sektor Layanan Publik dan Industri Strategis
Pekerjaan di sektor ini tidak bisa digantikan oleh sistem WFH karena membutuhkan kehadiran fisik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi:
Kesehatan (tenaga medis, rumah sakit)
Keamanan
Kebersihan
Energi dan utilitas
Selain itu, sektor strategis seperti produksi, logistik, dan distribusi bahan pokok juga tetap harus berjalan normal.
2. Daftar 9 Sektor yang Tidak Bisa WFH
Pemerintah menetapkan 9 sektor utama yang dikecualikan dari kebijakan WFH:
Kesehatan – rumah sakit, klinik, tenaga medis, farmasi
Energi – BBM, gas, listrik
Infrastruktur & layanan publik – jalan tol, air bersih, pengelolaan sampah
Ritel & perdagangan – pasar, bahan pokok, pusat perbelanjaan
Industri & produksi – pabrik dan operasional mesin
Jasa – perhotelan, pariwisata, keamanan
Makanan & minuman – restoran, kafe, usaha kuliner
Transportasi & logistik – angkutan penumpang dan barang
Keuangan – perbankan, asuransi, pasar modal
Sektor-sektor ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
3. Aturan WFH untuk Swasta Lebih Fleksibel
Berbeda dengan ASN, kebijakan WFH untuk sektor swasta tidak bersifat wajib.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perusahaan diberi kebebasan untuk menyesuaikan sistem kerja sesuai kebutuhan operasional.
Meski pemerintah menyarankan penerapan WFH pada hari Jumat, keputusan akhir tetap berada di masing-masing perusahaan.
Kesimpulan
WFH memang memberikan fleksibilitas, tetapi tidak semua pekerjaan bisa mengadopsinya. Sektor yang berkaitan dengan layanan langsung, produksi, dan kebutuhan vital masyarakat tetap memerlukan kehadiran fisik.
Karena itu, kebijakan WFH diterapkan secara selektif agar keseimbangan antara efisiensi kerja dan pelayanan publik tetap terjaga.
.webp)
.webp)