.webp)
Bataranews – Rincian anggaran program “Menu MBG” Tahun 2025 yang dikaitkan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial.
Data yang beredar menunjukkan alokasi belanja dalam jumlah besar untuk berbagai kebutuhan non-pangan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan tujuan utama program pemenuhan gizi.
Anggaran Besar untuk Item Non-Pangan
Dalam daftar yang beredar, sejumlah pengadaan mencuri perhatian karena nilainya yang fantastis, antara lain:
Kaos kaki: Rp6,94 miliar
Motor listrik: Rp1,3 triliun
Tablet: Rp508,5 miliar
Baju dinas: Rp384,02 miliar
Semir sepatu: Rp1,2 miliar
Angka-angka tersebut dinilai tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan utama program, yaitu peningkatan gizi masyarakat.
Daftar Belanja Kian Panjang
Selain item utama, terdapat pula berbagai pengadaan lain dengan nilai besar, seperti:
Sepatu: Rp153,47 miliar
Laptop: Rp132,19 miliar
TV LED: Rp123,07 miliar
Printer: Rp61,31 miliar
Sewa mobil pimpinan SPPG: Rp25,35 miliar
Tak hanya itu, kebutuhan penunjang seperti sweater, ransel, kaos, handuk, hijab, hingga celana olahraga juga masuk dalam daftar dengan total miliaran rupiah.
Picu Pertanyaan Soal Prioritas Anggaran
Besarnya alokasi untuk berbagai barang tersebut memicu kritik dan tanda tanya di kalangan publik, terutama terkait prioritas kebijakan.
Program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi justru dinilai terlalu banyak mengalokasikan anggaran pada kebutuhan administratif dan perlengkapan.
Di sisi lain, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai rincian kebutuhan tersebut, apakah merupakan bagian dari ekosistem program atau memiliki urgensi tertentu.
Pentingnya Transparansi dan Klarifikasi
Dalam konteks pengelolaan anggaran publik, transparansi menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Klarifikasi dari pihak terkait dibutuhkan untuk menjelaskan dasar pengadaan, urgensi masing-masing item, serta bagaimana kaitannya dengan tujuan utama program.
Kesimpulan
Sorotan terhadap anggaran “Menu MBG” 2025 menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan, anggaran, dan tujuan program.
Tanpa penjelasan yang jelas, perbedaan persepsi publik terhadap prioritas belanja berpotensi terus memicu polemik di ruang publik.
.webp)
