Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperkuat sistem pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan puluhan ribu dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Pada awal pelaksanaan program, sekitar 700 pegawai BGN harus mengawasi operasional kurang lebih 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kondisi tersebut mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Penguatan pengawasan, digitalisasi, serta verifikasi data menjadi sejumlah langkah yang disiapkan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa besarnya cakupan program belum diimbangi dengan infrastruktur pengawasan dan dukungan sumber daya yang memadai.
"BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim," kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
BGN Perkuat Digitalisasi untuk Mengawasi Puluhan Ribu Dapur MBG
Menghadapi tantangan tersebut, BGN mulai mengandalkan sistem digital untuk memperbaiki pengawasan operasional dapur MBG.
Digitalisasi diharapkan dapat membantu pemerintah memantau aktivitas setiap SPPG secara lebih terstruktur. Selain itu, proses verifikasi data penerima manfaat juga diperketat agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.
Sudaryono menegaskan bahwa data yang tidak valid, termasuk data penerima manfaat fiktif, harus segera dihapus dari sistem.
"Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital," ujarnya.
Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan langsung di lapangan. Sistem digital juga diharapkan mempermudah pemantauan administrasi, distribusi makanan, hingga aktivitas operasional dapur.
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup karena Masalah Sanitasi
Selain pembenahan sistem pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi terhadap kelayakan operasional dapur MBG.
Hasil evaluasi menunjukkan lebih dari 2.000 dapur telah ditutup karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Penutupan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan pangan.
BGN menilai perluasan program MBG tidak boleh mengorbankan kualitas makanan maupun kebersihan fasilitas pengolahan. Sebab, dapur yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
"Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak," kata Sudaryono.
Karena itu, setiap SPPG dituntut memenuhi ketentuan kebersihan, sanitasi, dan kelayakan operasional sebelum menjalankan pelayanan secara optimal.
Penerima Manfaat MBG Tembus 58 Juta Orang
Di tengah berbagai pembenahan, cakupan program Makan Bergizi Gratis terus mengalami perkembangan.
Hingga akhir Oktober 2026, BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Angka tersebut menunjukkan besarnya jangkauan program yang kini menjadi salah satu program pelayanan publik berskala nasional.
Dari sisi infrastruktur, sebanyak 26.723 dapur dari total 27.485 SPPG telah menjalani proses verifikasi.
Program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal. BGN mencatat sekitar 1,03 juta tenaga kerja terlibat dalam program tersebut.
Selain itu, terdapat lebih dari 80 ribu pemasok lokal yang ikut mendukung kebutuhan operasional dapur MBG. Mayoritas pemasok tersebut berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
Transformasi MBG 2.0 Jadi Momentum Pembenahan Program
BGN menyebut penguatan tata kelola menjadi bagian penting dari transformasi MBG 2.0.
Pembenahan tidak hanya dilakukan melalui verifikasi data penerima manfaat, tetapi juga mencakup pengawasan operasional dapur, pengelolaan anggaran, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sudaryono menegaskan bahwa transformasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program sekaligus memperkuat sistem yang sudah berjalan.
"Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG," katanya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah penerima manfaat yang terus bertambah.
Lebih penting dari itu, seluruh proses pelaksanaan harus berjalan sesuai standar, mulai dari validitas data, kualitas makanan, keamanan pangan, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
"MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya," tegas Sudaryono.
Dengan penguatan digitalisasi dan verifikasi, BGN berharap pengawasan puluhan ribu dapur MBG dapat berjalan lebih efektif. Transformasi ini sekaligus menjadi upaya menjaga kualitas pelayanan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.(Rhz2797)
