Ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar dipastikan tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan terdapat dua pertimbangan utama yang membuat ketentuan tersebut tidak diakomodasi dalam regulasi perampasan aset.
Padahal, sebelumnya sejumlah kelompok masyarakat sipil terus mendorong agar pengaturan mengenai illicit enrichment dimasukkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya terhadap pejabat publik yang memiliki peningkatan kekayaan tidak wajar.
Habiburokhman mengatakan, selama proses pembahasan, Komisi III DPR telah menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun kalangan ahli. Namun, aspirasi yang disampaikan ternyata tidak sepenuhnya sejalan.
"Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman dalam konferensi pers seusai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Alasan Pertama: Dinilai Berpotensi Bertentangan dengan HAM
Habiburokhman mengungkapkan, salah satu pertimbangan tidak dimasukkannya illicit enrichment berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia (HAM).
Komisi III DPR mengaku telah melakukan kajian dengan membandingkan penerapan ketentuan serupa di sejumlah negara. Dari hasil penelusuran tersebut, DPR menemukan bahwa beberapa negara tidak menerapkan konsep illicit enrichment karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM.
Dia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang disebut tidak mengenal atau tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam sistem hukumnya.
Habiburokhman juga menyinggung Jerman, yang menurut penjelasannya pernah menggagalkan penerapan ketentuan illicit enrichment melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
"Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment," ujarnya.
Selain melakukan perbandingan hukum internasional, Komisi III DPR juga mengundang belasan perwakilan elemen masyarakat untuk memberikan pandangan dalam proses pembahasan.
Menurut Habiburokhman, mayoritas pihak yang hadir menyampaikan keberatan terhadap pengaturan illicit enrichment karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Alasan Kedua: RUU Perampasan Aset Mengatur Hukum Formil
Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset pada dasarnya memiliki karakter sebagai hukum formil. Artinya, regulasi tersebut lebih berfokus pada mekanisme, tata cara, dan prosedur dalam proses perampasan aset.
Sementara itu, illicit enrichment berkaitan dengan pengaturan hukum materiil yang menyangkut perbuatan pidana dan konsekuensi pemidanaannya.
Perbedaan karakter tersebut menjadi salah satu alasan DPR tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar ke dalam regulasi perampasan aset.
Dengan demikian, menurut Habiburokhman, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perbedaan pandangan mengenai HAM, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian materi yang diatur dalam sebuah undang-undang.
"Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," pungkasnya.
Ketentuan Kekayaan Tidak Wajar Jadi Sorotan dalam Pemberantasan Korupsi
Tidak masuknya illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan regulasi tersebut.
Di satu sisi, pengaturan peningkatan kekayaan tidak wajar dinilai oleh para pendukungnya dapat menjadi instrumen tambahan untuk mengungkap dugaan korupsi yang sulit dibuktikan melalui mekanisme konvensional.
Namun, di sisi lain, penerapannya memunculkan perdebatan mengenai perlindungan hak asasi manusia, pembuktian, serta prinsip praduga tak bersalah.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset tanpa ketentuan illicit enrichment, perdebatan mengenai cara mengawasi dan menindak kekayaan tidak wajar pejabat publik masih menjadi pekerjaan penting dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.(Rhz2797)


