Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas buzzer yang dinilai berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak kualitas demokrasi Indonesia. Ia menyebut ada kekuatan uang besar yang diduga membiayai berbagai serangan di ruang publik hingga memengaruhi opini masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa heran dengan banyaknya serangan yang muncul secara terus-menerus melalui buzzer. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, aktivitas tersebut diduga melibatkan pendanaan dalam jumlah besar.
“Jadi waktu itu kita bingung begitu banyak buzzer diserang tiap malam, ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Dan kita akhirnya tadi disebut ya devide et impera, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu menurut saya ini sudah terlalu ya,” ujar Prabowo.
Istilah divide et impera yang disinggung Prabowo merujuk pada strategi politik memecah belah kelompok masyarakat agar lebih mudah dikendalikan.
Prabowo Ingatkan Bahaya Demokrasi yang Bisa Dibeli Uang
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi apabila kekuatan finansial menjadi faktor utama dalam menentukan arah politik dan kekuasaan.
Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Namun, demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kelompok bermodal besar yang memperoleh kekayaan melalui cara-cara tidak sah.
Prabowo menegaskan bahwa ambisi dalam politik merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi, ambisi tersebut harus tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.
“Ambisi boleh, ambisi bagus, dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsa, bukan menjadi arena persaingan kelompok yang memiliki kekuatan modal.
Biaya Politik Puluhan Miliar Jadi Sorotan Prabowo
Selain persoalan buzzer, Prabowo turut menyinggung tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif.
Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa seseorang harus mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar untuk bisa bersaing mendapatkan jabatan politik.
Prabowo mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang disebut bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan, pengeluaran besar tersebut belum tentu menjamin kemenangan.
“Bagaimana bisa, untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Sebab, tingginya biaya politik berpotensi membuat proses demokrasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki modal besar.
Ia kemudian mempertanyakan apakah kondisi politik seperti itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.
“Bagaimana, mau ke mana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak. Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang,” kata Prabowo.
Prabowo Ajak Ketua Umum Parpol Berani Perbaiki Sistem Politik
Lebih lanjut, Prabowo menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, perbaikan sistem politik merupakan tanggung jawab bersama, terutama para pemimpin yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan.
Ia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai politik. Prabowo ingin para pemimpin partai memiliki keberanian untuk melakukan pembenahan apabila ditemukan penyimpangan dalam praktik politik.
Presiden juga menekankan bahwa setiap penyimpangan harus dikoreksi agar demokrasi Indonesia berjalan sesuai tujuan awal.
“Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik saya bicara dengan para ketua umum berani nggak, berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan koreksi,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap persoalan biaya politik, pengaruh kekuatan uang, serta maraknya buzzer dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga tetap menjunjung keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas.(Rhz2797)
