Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diprediksi kuat akan kembali ke pucuk pemerintahan setelah koalisi partainya meraup mayoritas suara dalam pemilihan umum Israel, Selasa (2/11).
Dengan 85 persen suara yang sudah terhitung, Netanyahu dan partai sayap kanannya, Likud, dipastikan dapat mengontrol mayoritas kursi di parlemen setelah meraup suara mayoritas dalam pemilu kelima Israel dalam empat tahun terakhir ini.
Salafi dan Wahabi dari Saudi Kerap Dianggap Rancu, Apa Bedanya?
"Kita ada di ujung kemenangan besar," ucap Netanyahu kepada para pendukungnya di markas Likud.
Kemenangan Netanyahu dengan koalisinya yang diisi para politikus ultranasionalis seperti Itamar Ben-Gvir membuat khawatir warga Palestina dan warga minoritas Arab Israel. Sebab, kala menjabat sebagai PM 2009-2021, Netanyahu kerap menerapkan kebijakan yang keras dalam menangani konflik Israel-Palestina.
Warga Palestina mengaku khawatir kembalinya Netanyahu ke pucuk pemerintahan Israel dapat membuat kekerasan konflik dengan Israel semakin menjadi.
"Tidak diragukan lagi hasil dari koalisi semacam itu akan meningkatkan sikap permusuhan terhadap rakyat Palestina dan membuat aksi penjajahan (Israel) menjadi lebih ekstrem," kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Bassam Salhe, kepada Reuters di Ramallah, Tepi Barat.
Faksi Hamas di Palestina yang selama ini kerap berkonflik dengan Israel juga mengatakan kemenangan Netanyahu berarti akan lebih banyak perang dan kekerasan di masa depan.
"Jelas bahwa Israel condong ke arah lebih ekstremis yang juga berarti agresi terhadap rakyat kami akan meningkat," ucap juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
"Pemerintah yang dipimpin Netanyahu yang pernah melancarkan beberapa perang melawan rakyat Palestina kami, dan kehadiran tokoh-tokoh paling ekstrem dalam koalisinya berarti bahwa kami akan menghadapi lebih banyak terorisme Zionis," katanya lagi.
Kemenangan Netanyahu pun diyakini menjadi kemunduran prospek perdamaian Palestina-Israel. Sebab, selama menjabat sebagai PM, Netanyahu tidak pernah mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik, di mana Palestina dan Israel sama-sama berdiri sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan.
Netanyahu juga pernah mengatakan pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel.
Padahal, prospek perdamaian antara kedua belah pihak sempat terbuka ketika PM Israel saat ini, Yair Lapid, berpidato di Majelis Umum PBB September lalu.
Dalam pidatonya, Lapid menegaskan dukungan Israel terhadap solusi dua negara sebagai cara mengakhiri konflik dengan Palestina.
"Sebuah kesepakatan dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel, dan untuk masa depan anak-anak kita," kata Lapid, dikutip Reuters.
"Sejarah ditentukan oleh manusia. Kita perlu memahami sejarah dan menghormatinya dan belajar dari itu, tapi juga bersedia untuk berubah. Demi memilih masa depan daripada masa lalu, memilih perdamaian dari peperangan," paparnya lagi.[SB]
