Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara resmi melarang para pegawai mengunduh aplikasi media sosial TikTok ke perangkat yang disediakan lembaga aliansi sekutu ini dengan alasan keamanan.
Para petinggi NATO mengumumkan larangan ini melalui catatan yang dikirim kepada para staf pada Jumat (31/3) pagi.
Meski begitu, menurut seorang pejabat NATO, TikTok sebenarnya tidak benar-benar dapat digunakan pada perangkat yang dikeluarkan NATO sebelumnya karena pembatasan teknologi internal.
"Keamanan dunia maya adalah prioritas utama NATO. NATO memiliki persyaratan yang kuat untuk menentukan aplikasi untuk penggunaan bisnis resmi. TikTok tidak dapat diakses di perangkat NATO," kata seorang pejabat senior NATO kepada CNN.
NATO adalah badan pemerintah terbaru yang melarang aplikasi tersebut karena kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat memiliki akses ke data pengguna TikTok melalui perusahaan induknya di China, Bytedance.
Sebelumnya, AS, Inggris, Norwegia, Parlemen Eropa, dan negara lain telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah.
CEO TikTok Shou Chew menekankan kepada anggota parlemen AS awal bulan ini bahwa perusahaan tersebut sepenuhnya independen dari Beijing, dan mengatakan bahwa dia "tidak melihat bukti bahwa pemerintah China memiliki akses ke data tersebut; mereka tidak pernah meminta kami, kami tidak menyediakannya."
Dia menambahkan bahwa TikTok memindahkan datanya ke AS, untuk disimpan di AS oleh perusahaan Amerika Oracle.
"Jadi risikonya akan serupa dengan pemerintah mana pun yang pergi ke perusahaan Amerika, meminta data," katanya.
TikTok harus "diakhiri dengan satu atau lain cara," Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada Kongres awal bulan ini dalam sidang terpisah, pada hari yang sama Chew bersaksi.
"Jelas, kami, pemerintah, dan lainnya menghadapi tantangan yang ditimbulkannya dan sedang mengambil tindakan untuk mengatasinya."[SB]
