Mantan Ketua
Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut bahwa ongkos politik untuk
dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600
miliar.
"Kalau
sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya
modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk
"Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Namun,
menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga
di partai politik lainnya juga.
"Hampir
semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP,
Nasdem," ucap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebab, kata
dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak
sedikit.
"Tapi
partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua
umum) itu butuh biaya besar," ujar dia.
Sebelumnya,
mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan
dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum
melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas
pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong
Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga
meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara,
Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia
mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai
Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.[SB]
