Akademisi yang
juga pengamat politik, Rocky Gerung, secara tegas menolak pembangunan Ibu Kota
Negara atau IKN dilanjutkan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan,
alasannya menolak pembangunan IKN karena sudah menggerogoti Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
“Tadinya IKN adalah business to business, ya
oke. Tapi, lama-lama menggerogoti APBN,” kata Rocky Gerung dalam konferensi
persnya di bilangan Menteng, Jakarta, pada Jumat (5/8/2023).
“Pada saat yang
sama, APBN itu mestinya bisa dipakai untuk mem-backup anak-anak Kalimantan.”
Menurut Rocky,
dengan APBN itu seharusnya pendidikan anak-anak di Kalimantan bisa lebih
tinggi. Selain itu, juga terjadi stunting di sana.
Rocky
menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya itu semata-mata untuk membela
masyarakat adat di Kalimantan.
“Kan saya
melakukan pembelaan kepada masyarakat adat,” tutur Rocky.
Karena itu,
Rocky justru merasa heran ketika masyarakat Dayak justru mengira bahwa dirinya
menghina adat suku di Kalimantan itu.
“Tiba-tiba
masyarakat Dayak mengira saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya
justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor
China,” imbuh dia.
Lebih lanjut,
Rocky menjelaskan, bahwa dirinya seringkali ke Kalimantan diundang masyarakat
adat hingga pihak universitas untuk diminta pendapatnya soal Ibu Kota Negara
atau IKN.
“Tetap,
pendapat saya IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik,
berbahaya secara kebudayaan,” tutur Rocky.
“Karena kalau
ada IKN di situ, pasti masyarakat adat akan tersingkir. Itu artinya hilang
jejak mutual kita di situ.”
Rocky Gerung
pun kembali menegaskan sejak awal dirinya selalu membela masyarakat adat Dayak
dan lainnya yang berada di Kalimantan.
“Jadi, saya
menagaskan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan, karena itu saya tetap bertahan
agar jangan dijual,” ucap Rocky Gerung.
Adapun pernyataan
Rocky Gerung tersebut disampaikan menanggapi lawatan Presiden Joko Widodo atau
Jokowi ke China yang meminta kepada investor negeri Tirai Bambu itu untuk
berinvestasi membangun IKN.
“Bahkan,
kira-kira Pak Jokowi bilang sudah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong
buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin, itu sama saja menjual negara,”
ujarnya.[SB]
