Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut BUMN didirikan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara lewat setoran dividen. Ia menegaskan perusahaan pelat merah tersebut juga harus bisa kolaborasi dengan pihak swasta.
Anies mengatakan ruang fiskal Indonesia memang terbatas dan rasio perpajakan Indonesia hanya di bawah 10 persen dari PDB. Untuk itu, ia mengharapkan ada harmonisasi kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha.
"Harus kolaboratif. Tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian pembangunan kita dikerjakan swasta, ruang itu harus dibuka," kata Anies di acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12).
"BUMN tidak boleh justru jadi yang mematikan swasta. Karena BUMN harus memberi ruang kepada swasta. Dan ini kalau saya baca-baca, para pendiri publik mendirikan BUMN tidak untuk mencari pendapatan pemerintah," tambahnya.
Adapun dividen yang disetor BUMN ke negara secara konsolidasi per Oktober 2023 sudah mencapai Rp 74,1 triliun. Capaian tersebut sudah mendekati rekor dividen BUMN di 2022 senilai Rp 80,2 triliun.
Anies menuturkan birokrasi terkait BUMN harus diperbaiki. Ia mencontohkan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menjalankan dua peran di Pemprov DKI Jakarta yaitu fungsi korporasi dan birokrasi.
"Dua-duanya fungsinya pembangunan. Urusan yang butuh kelenturan, keleluasaan, menggunakan jalan korporasi. Yang perlu bentuknya regulatory menggunakan birokrasi. Tapi dua-duanya untuk tujuan pengembangan. Ini bukan diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah," tutur Anies.
"Ini harus diluruskan maka BUMN harus konsentrasi ke pengembangan. Ruang swasta akan terlibat lebih besar ke pembangunan kita," pungkasnya.[SB]
