Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Dugaan Kebocoran Data Diklaim Tak Ganggu Pencetakan Data Pemilih

Desember 03, 2023 Last Updated 2023-12-03T05:37:30Z


 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih.


"Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu," kata Anggota KPU Idham Holik dalam diskusi daring, di Jakarta, Sabtu (2/11) dikutip dari Antara.


Meski demikian, Idham mengaku belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.


"Kami belum bisa pastikan. Saat ini, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU masih bekerja," ucap dia.


Idham juga belum bisa memastikan kapan hasil penelusuran atau forensik digital tersebut akan disampaikan ke publik.


"Ya, prinsipnya, [kalau penelusurannya] selesai, kami akan sampaikan kepada publik," katanya.


Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital terkait kebocoran data kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan juga KPU.


"Untuk update hasil investigasi dan forensik digital dugaan insiden kebocoran data KPU, pada Sabtu (2/12) pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Dittipidsiber Polri dan KPU," kata Juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/12).


Ariandi menjelaskan laporan tahap awal yang diserahkan oleh BSSN tersebut terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU RI.


Laporan itu, kata dia, merupakan hasil analisis dan forensik digital dari aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi.


"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," kata Ariandi.


Ariandi mengatakan dalam penanganan insiden kebocoran data KPU ini, BSSN akan melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam rangka pengamanan siber Pemilu 2024.


Sebelumnya, akun anonim di BreachForums Jimbo membocorkan ratusan juta data yang diklaimnya berasal dari situs KPU. Pakar menduga hal itu memungkinkan lewat pencurian kredensial admin pengelola data pemilih, seperti teknik phishing.


Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan motif pelaku murni bisnis, tanpa kepentingan politik.[SB]

×