Pemerintah Taiwan mengecam Cina yang menyesuaikan jalur penerbangan dekat dengan garis median Selat Taiwan pada 30 Januari 2024 lalu. Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia menilai langkah ini dilakukan secara sepihak sehingga melanggar aturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
Selain melanggar aturan, Taipei juga mengatakan tindakan Beijing berdampak serius terhadap keselamatan penerbangan di kawasan Asia-Pasifik dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan, serta melemahkan status quo dan landasan rasa saling percaya di Selat Taiwan.
“Kami mengecam keras tindakan Cina yang tidak bertanggung jawab dan menyerukan kepada Indonesia dan dunia internasional untuk bersama-sama mendesak Cina agar segera melakukan perundingan dengan Taiwan mengenai kasus ini,” kata kantor tersebut dalam pernyataan Rabu, 7 Februari 2024.
Administrasi Penerbangan Sipil Cina (CAAC) pada Selasa, 30 Januari lalu mengumumkan pembatalan “pengimbangan” jalur penerbangan M503 menuju selatan, yang terletak tepat di sebelah barat garis median Selat Taiwan.
Garis median tersebut berfungsi sebagai pembatas tidak resmi antara Cina dan Taiwan yang diklaim kedaulatannya oleh Cina. Namun, Cina mengatakan tidak mengakui keberadaan wilayah tersebut, dan pesawat-pesawat tempur Cina kini kerap terbang di atasnya.
CAAC juga mengumumkan pembukaan rute dari barat ke timur, yang berarti menuju arah Taiwan, pada dua jalur penerbangan W122 dan W123. Kedua jalur tersebut menghubungkan M503 ke kota Xiamen dan Fuzhou di Cina, yang dekat dengan kelompok pulau Kinmen dan Matsu yang dikuasai Taiwan.
“Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan ICAO dan menggarisbawahi sifat otoriter Cina yang tidak bertanggung jawab,” kata Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia.
Kantor tersebut mengatakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan utama Indonesia serta perlindungan warga negara Indonesia.
“Taipei Economic and Trade Office in Indonesia menyerukan kepada industri, pemerintah, akademisi, penelitian dan media Indonesia untuk menanggapi hal ini dengan serius dan bersama-sama mendesak Cina untuk bernegosiasi dengan Taiwan guna mengelola potensi risiko penerbangan,” katanya.
