Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (11/3/2024) geram, menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, seiring dengan dimulainya bulan Ramadan.
Ia juga menyerukan pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan penghapusan semua hambatan untuk memastikan pengiriman bantuan penyelamatan nyawa dalam kecepatan dan skala besar yang diperlukan ke Gaza.
PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa seperempat dari penduduknya berada di ambang kelaparan.
"Hukum humaniter internasional sedang dilanggar," katanya kepada para wartawan, dilansir dari Reuters. "Dan ancaman serangan Israel ke Rafah dapat menjerumuskan warga Gaza ke dalam lingkaran neraka yang lebih dalam lagi."
Berbicara setelah kegagalan upaya negosiasi gencatan senjata, Guterres menyerukan untuk membungkam senjata di Gaza.
Dia memperingatkan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi mulai terjadi.
"Ini memilukan dan benar-benar tidak dapat diterima," kata Guterres.
"Saya terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut di Gaza selama bulan suci ini," katanya, seraya menambahkan bahwa semua hambatan untuk pengiriman bantuan harus dihilangkan.
PBB mengatakan bahwa kurangnya bantuan kemanusiaan berarti kelaparan adalah risiko yang semakin meningkat di Gaza, di mana 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total militer Israel, yang berperang melawan Hamas.
Perang, yang dimulai dengan serangan berdarah Hamas pada 7 Oktober ke Israel, telah mengakibatkan kematian 31.112 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan gencatan senjata sementara menjelang Ramadan, namun seruannya tidak digubris saat umat Islam di Gaza menandai dimulainya liburan satu bulan pada Senin (11/3/2024)
"Mata sejarah sedang mengawasi," kata Guterres.
"Kita tidak bisa berpaling. Kita harus bertindak untuk menghindari lebih banyak kematian yang dapat dicegah."
"Kami telah menyaksikan bulan demi bulan pembunuhan dan penghancuran warga sipil pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal," tambahnya.
