Media Vietnam merespons hukuman FIFA terhadap Timnas Indonesia karena diskriminasi suporter kepada Bahrain.
FIFA menghukum denda Rp 400 juta Timnas Indonesia dan pengurangan suporter sebanyak 15 persen dari kapasitas SUGBK.
Hukuman itu diberikan setelah suporter Timnas Indonesia terbukti melakukan diskriminasi terhadap Bahrain.
Menurut rilis FIFA, PSSI bertanggung jawab atas perilaku diskriminasi suporter Timnas Indonesia tersebut.
Momen diskriminatif terhadap Bahrain dilakukan sekitar 200-300 orang di SUGBK pada menit ke-80 pertandingan.
Kabar ini tentu dengan segera meluas dengan cepatnya, tak hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri.
Salah satunya Vietnam, lewat salah satu media lokalnya yang menyebut Indonesia telah menerima hukuman berat dari FIFA.
"FIFA beri Indonesia hukuman berat di Kualifikasi Piala Dunia 2026," tulis TheThao247.vn.
"FIFA menghukum Indonesia atas tindakan penggemarnya dalam pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret."
Publik Vietnam cukup menyayangkan hukuman yang diberikan FIFA kepada PSSI tersebut.
Pasalnya, Timnas Indonesia kini sedang berjuang mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda berpotensi meraih tiga poin saat menjamu China di SUGBK pada 5 Juni mendatang.
Namun, hukuman dari FIFA membuat SUGBK terancam tidak akan penuh dengan suporter tuan rumah.
"Padahal Timnas Indonesia punya harapan besar terhadap mimpinya berlaga di Piala Dunia."
"Jika saja menang atas China dan Bahrain gagal mengalahkan Arab Saudi."
"Timnas Indonesia sudah pasti mendapat tiket ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026."
Meski begitu, Arya Sinulingga selaku Exco PSSI menyebutkan bahwa FIFA masih memberi kelonggaran kepada Indonesia.
Pengurangan 15 persen dari kapasitas stadion bisa dialihkan ke kalangan suporter lain, seperti keluarga misalnya.
Nantinya, PSSI juga diminta memakai spanduk bertuliskan Anti-Diskriminasi saat menggelar laga melawan China.
"Kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan."
"Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan."
"Tetapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga."
"Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," pungkas Arya Sinulingga.
